Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. (Bisnis/Abdullah Azzam)

Presiden Joko Widodo menyambangi kantor PLN pada Senin (5/8). Dia datang bersama rombongan untuk meminta penjelasan mengenai alasan pemadaman listrik di DKI Jakarta, dan sebagian Pulau Jawa (4/8).

Penjelasan dari pelaksana tugas (Plt) Direktur Umum PLN Sripeni Inten Cahyani dinilai terlalu panjang. Kepada Sripeni yang baru menjabat beberapa hari itu, Jokowi mempertanyakan kalkulasi yang dilakukan PLN.

Seketika itu mantan Walikota Solo itu meminta agar pemadaman tidak kembali terulang dan langsung meninggalkan Sripeni beserta jajaran PLN.

Menanggapi fenomena ini, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengingatkan Jokowi bahwa pengangkatan Dirut dan Komisaris Utama PLN ditetapkan atas persetujuan presiden.

“Bapak presiden marah ke direksi PLN, setahu saya pengangkatan direksi PLN setelah ada persetujuan bapak presiden,” ujarnya di akun Twitter pribadi.

Said Didu menilai bahwa akar dari masalah pemadaman itu ada pada proses seleksi jajaran pimpinan BUMN. Seleksi dinilai telah mengabaikan kompetensi. Bahkan pimpinan terpilih bisa diganti kapan saja.

“Sepertinya kompetensi bukan lagi faktor penentu utama dalam pemilihan. Semoga masih ada ahli listrik yang jadi pemimpin PLN,” pungkasnya.

Sumber: RMOL

Komentar