WhatsApp Image 2021 03 30 at 11 20 15 660x330 1
Dialog bertema ‘Arah Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Aceh’ dengan stakeholder yang digelar di Aula Badan Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Selasa (30/3/2021). [Dok. Ist]

PM, Banda Aceh – Elemen masyarakat diharapkan aktif memberi masukan kepada pemerintah guna mengantisipasi ancaman konflik sosial di Aceh. Masukan itu tentunya sejalan dengan arah pembangunan Aceh.

“Masukan dari berbagai stakeholder penting untuk langkah solutif agar arah pembangunan berjalan sesuai rencana, dan konflik sosial dapat dihindari,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Mahdi Efendi dalam dialog publik yang digelar di Aula Bakesbangpol Aceh, Selasa (30/3/2021).

Di sela-sela membahas sejumlah isu aktual di Aceh, dialog itu juga membincangkan arah kebijakan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan perekonomian.

Mahdi juga menjelaskan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Kata dia, aturan itu mengamanatkan elemen pemerintah daerah dan masyarakat terlibat aktif menangani konflik sosial.

“Tanggung jawab bersama, yang jika tidak ditangani akan mengganggu keberlangsungan perdamaian di Aceh,” sebutnya lagi.

Ditambahkan, keterpurukan yang timbul di masa pandemi Covid-19 bisa jadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial. Karena itu, Kesbangpol Aceh perlu mendapat masukan semua elemen mengenai perkembangan situasi di Aceh terkait sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

“Kebijakan pemerintah hendaknya mendapat dukungan masyarakat. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bahu membahu merawat perdamaian di Aceh,” kata Mahdi.(*)

 

Komentar