PM, JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh H. Fadlullah menegaskan bahwa isu separatisme sudah tidak relevan di Aceh. Menurutnya, semua elemen masyarakat di Aceh kini sepakat untuk membangun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada lagi kata ‘Merdeka Aceh’. Yang ada adalah kerja bersama membangun Aceh,” kata Fadlullah dalam audiensi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Dr. Hasan Hasbi di Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (28/5).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sudah berlaku hampir 20 tahun. Fadlullah menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Aceh saat ini.
“Selama 20 tahun sejak perjanjian damai, Aceh masih bergumul dengan kemiskinan dan kesenjangan pembangunan. Revisi ini bukan untuk menambah kekuasaan, tapi untuk memperkuat efektivitas otonomi dalam kerangka NKRI,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Fadlullah turut membawa sejumlah tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang politik di Aceh sebagai bentuk representasi kesepahaman bersama di tingkat lokal.
Menanggapi hal itu, Kepala KKK Dr. Hasan Hasbi menyambut positif semangat yang dibawa Pemerintah Aceh. Ia menekankan pentingnya revisi UUPA dilakukan secara proporsional dan tetap mengacu pada konstitusi.
“Peran kami bukan di panggung depan, tapi di balik layar. Kami pastikan narasi dan regulasi yang diusulkan mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Hasan juga mengingatkan agar setiap usulan kebijakan, seperti zakat sebagai pengurang pajak dan pengelolaan lalu lintas barang dan jasa, dirancang dengan standar hukum yang jelas agar tidak kontraproduktif.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah poin penting turut dibahas, antara lain penyesuaian kewenangan khusus Aceh dalam UUPA, penguatan otoritas fiskal melalui dana otonomi khusus, hingga pembukaan akses perdagangan lintas batas.
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat berharap revisi UUPA dapat menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat integrasi nasional.
Belum ada komentar