PNS Dapat Tunjangan Baru, Ini Besarannya

Ilustrasi PNS
Ilustrasi Foto (Ist)

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menetapkan tambahan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di tengah pandemi Covid-19. Ada empat jabatan fungsional yang mendapat tunjangan.

Mereka adalah pembina teknis perbendaharaan negara, analis pengelolaan keuangan APBN, analis perbendaharaan negara, dan pranata keuangan APBN. Dasar hukumnya Perpres No.3/2021, Perpres No.4/2021, Perpres No.5/2021, Perpres No.6/2021.

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, diberikan tunjangan pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap bulan,” tulis pasal 2 Perpres No.3/2021, dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (16/1/2021).

Ada tiga jabatan fungsional dalam Perpres tersebut yang mendapat tunjangan, yakni Pembina Teknis Perbendaharaan Negara penyelia sebesar Rp 960.000 dan kedua Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Rp 540.000. Lalu ketiga Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil Rp 360.000.

Dalam Perpres No.4/2021 mengatur jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya Rp 1.380.000.

Kemudian Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp 1.100.000 dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Rp 540.000.

Perpres No.5/2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Ada 4 Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian.

Yaitu pertama Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama Rp 2.025.000, kemudian Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya Rp 1.380.000. Ketiga Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Rp1.100.000 dan terakhir Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Rp 540.000.

Perpres No.6/2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada tiga jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp 960.000.

Kemudian Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp 540.00O. Serta Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp 360.000. []

Sumber: CNBC Indonesia

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

KontraS: Sudah Tak Ada Harapan Bicara HAM di Pemerintahan Jokowi
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) saat menggelar aksi Kamisan ke-600 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 5 September 2019. Aktivis berdiri diam di setiap Kamis sore di depan istana negara setiap Kamis yang sudah masuk 600 kamis dalam tahun ke-12. TEMPO/Subekti.

KontraS: Sudah Tak Ada Harapan Bicara HAM di Pemerintahan Jokowi