Bendera Partai Politik di Aceh (Foto Ist-google)
Bendera Partai Politik di Aceh (Foto Ist-google)

Permintaan mahar politik dari Parpol tak mudah dibuktikan. Tak ada partai yang secara berani mengakui menjalankan praktik politik traksaksional itu.

Petinggi Parpol di Aceh seakan kompak membantah isu adanya pemintaan mahar kepada kandidat gubernur. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Ache Anwar Ahmad membantah keras hal itu. Ia menjamin partainya tak pernah meminta mahar kepada setiap kandidat dengan kompensasi diusung pihaknya.

“Tidak ada itu. PAN belum pernah buat deal politik dengan calon manapun,” ujar Anwar Ahmad melalui pesan WhatsApp, Sabtu pekan lalu. Anwar mengaku tengah berada di luar negeri. Anwar mengatakan hingga kini PAN tak memiliki ikatan dengan partai politik manapun.

PAN diketahui sempat merapat ke Irwandi Yusuf sebelum akhirnya mengirimkan dua nama kandidar gubernur yang akan dipilih oleh DPP. Kedua nama itu adalah Tarmizi Karim dan Muzakir Manaf.

Menurut Anwar, PAN tidak pernah ditawari uang maupun kompensasi dari Cagub manapun. Menurut dia, selain kandidat dari luar partai, ada kader PAN yang juga mencalonkan diri di Pilgub nanti. “Belum pernah ada yang menawari kompensasi kepada kami, termasuk kader sendiri,” kata Anwar.

Baca: Mahar Tinggi Dukungan Parpol

Sementara itu, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh Amri M Ali menyatakan partainya tak pernah meminta mahar politik kepada kandidat gubernur. “Kalau partai yang lain saya tidak tahu. Tapi PPP saya pastikan tidak ada itu (mahar politik),” kata Amri, Sabtu pekan lalu.

Ia merincikan, semua biaya yang dibutuhkan dalam tahapan Pilkada dibiayai oleh partai. Amri mengatakan biaya tidak akan dibebankan kapada calon yang diusung. “Kecuali menyangkut kegiatan kampanye kandidat. Kegiatan internal sampai pengambilan keputusan, dibiayai sendiri, missal PPP akan melakukan Mukerwil, itu dari biaya sendiri.”

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan membebakan biaya kepada kandidat. “Kecuali dalam tahapan sosialisasi dan kampanye kandidat, tak mungkin kita (partai) biayai lagi,” sambungnya.

Lantas apa kompensasi yang akan diterima partai untuk dukungan yang diberikan? “Ketika partai mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, keuntungan akan diperoleh ketika kampanye kandidat karena dengan sendirinya partai juga akan ikut tersosialisasi,” katanya.

Selebihnya, lanjut dia, jika nanti pasangan calon yang didukung memenang Pilkada maka memberikan kemudahan bagi partai pengusung dalam mendapatkan dukungan politik. “Dukungan politik itu bisa berbentuk kehadiran gubernur ikut serta mensosialisasikan partai dalam berbagai kegiatan,” kata Amri.

Baca: Saat Para Cagub Dipalak Parpol

Namun, ia tak menampik partainya berharap adanya dukungan finansial dari gubernur terpilih. “Jika kandidat yang kita usung menang dalam Pilkada, juga akan berdampak saat Pileg 2019 nanti,” sebut Amri.

Ia menjelaskan, ada tiga alasan mengapa partainya terlambat menyampaikan dukungan. Pertama, karena SK kepengurusan PPP Aceh baru ia terima 21 Juli lalu. Kedua, PPP hingga kini belum melakukan proses pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) maupun Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil). “Pilkada Aceh kali ini sarat dengan persaingan, setiap Parpol harus mendalami secara matang sebelum ambil keputusan,” katanya.

Berikutnya, lanjut dia, keputusan resmi Parnas sangat terkait dengan restu dari pimpinan pusat. “Jadi, arahan dari DPP tak boleh dinafikan, banyak proses yang dilakukan sebelum mengambil keputusan,” sebut Amri.

Amri menyebutkan, PPP akan menyampaikan secara serentak arah dukungan kepada calon gubernur maupun calon bupati/walikota saat pelaksanan Mukerwil pada 9 Agustus 2016. “Dukungan kepada calon akan ditentukan dalam Mukerwil itu,” katanya.

Ketua Partai DPW Partai NasDem Aceh Zaini Djalil juga membantah partainya meminta mahar kepada kandidat. “Saya pastikan, NasDem tidak ada. Nasdem tidak ada urusan dengan mahar (politik),” tutur Zaini, Sabtu pekan lalu.

“Saya tak tahu partai lain, hal itu tidak berlaku di NasDem. Biaya survei juga tak diminta kepada setiap calon. Jadi, tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada calon,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, biaya baru dibebankan kepada calon saat memasuki tahapan Pilkada. Nantinya, setiap pasangan calon akan dibebani biaya untuk tim pemenangan. Selain itu, saat kampanye nanti calon yang diusung harus bekerja sama dengan partai. “Saat itu, semua biaya akan ditanggung oleh calon,” katanya.

Ditegaskannya, NasDem tak akan membebani biaya yang dikeluarkan partai kepada kandidat yang akan diusung kelak. Menurut dia, partai hanya melakukan evaluasi. “Evaluasi itu untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan dan perkiraan biaya. Itu harus disiapkan oleh calon sendiri.  Jadi setiap calon yang maju mempersiapkan diri akan kebutuhannya (finasial).”

Zaini juga membantah jika ada informasi partainya meminta kompensasi dari calon yang akan didukung dengan hitungan jumlah anggota DPRA dari partai tersebut. “NasDem tidak ada itu,” tegasnya.

Saat ini, semua calon yang akan diusung NasDem, baik untuk calon gubernur maupun calon bupati/walikota, sudah mengarah ke satu nama. Namun pihaknya tidak mempublikasikan sebelum adanya rekomendasi secara resmi dari DPP. “Hal itu untuk menghindari polemik. Saat ini menyangkut administrasinya saja. Dalam pertengahan Agustus sudah selesai. Ketika orang bicara dukungan, jawaban yang pasti adalah dalam bentuk rekomendasi. Jangan sampai ada tolak tarik lagi,” pungkas Zaini.

Senada disampai kubu Partai Golkar. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD I Partai Golkar Aceh Qamaruzzaman Haqni menyatakan pihaknya tidak meminta mahar kepada kandidat gubernur yang tengah menjalin komunikasi. Ia memastikan, partainya juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada kandidat manapun.

“Boleh tanya kepada kandidat-kandidat. Kalau ada silahkan buka saja. Ini biar jadi pelajaran bagi kita semua,” sebut Qamaruzzaman.

Meskipun punya sembilan kursi di DPRA, tegas dia, Golkar tidak pernah menjanjikan dukungan dengan barter sejumlah uang. Bahkan, ia mengingatkan partai agar tak macam-macam soal mahar politik. Hal ini akan berakibat pada merosotnya kepercayaan rakyat terhadap partai.

“Jangan macam-macam partai. Nanti tak akan dipercayai rakyat, baik itu Golkar ataupun partai lain. Rakyat sudah tak percaya kepada partai, jadi jangan buat macam-macam lagi,” tandasnya.[]

Komentar