Safaruddin, pengacara Grand Nangroe Hotel, memberikan keterangan pers.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin mendesak Mentri Agama Lukman Hakim Saifuddin menindaklanjuti hasil sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) yang menonaktifkan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh.

Desakan Safaruddin terkait kesewenangan Daud Pakeh yang melakukan mutasi terhadap 60 pegawai Kanwil Kemenag Aceh tanpa melalui Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat). Mutasi yang diduga cacat prosedur tersebut saat ini sudah diadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Safar menilai, Menag telah mengabaikan lima nilai budaya kerja sebagai slogan kerja yang telah diterapkan di jajaran Kementerian Agama. “Budaya kerja itu jangan hanya jadi slogan belaka, tapi harus diimpelementasikan,” katanya. 

Lima nilai budaya kerja dimaksud, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. “Permasalahan di Aceh telah berulang kali disampaikan kepada Menteri Agama, namun tidak mendapat tanggapan apapun,” tulis Safaruddin dalam rilisnya.

Dia akan menolak kehadiran Menteri Agama di Aceh dalam Acara Personi Kementerian Agama di Aceh Tengah pada 4 Agustus mendatang, sebelum permasalahan tersebut tuntas.

Baca: Kisruh Birokrasi di Kemenag Aceh, Posisi Daud Pakeh di Ujung Tanduk

Safaruddin juga mendapat informasi bahwa Menteri Agama mengabaikan hasil audit khusus Irjen Kementerian Agama dan hasil sidang DPK untuk memberhentikan Daud Pakeh dari jabatan Kakanwil Kemenag Aceh.

“Menteri Agama Lukman Hakim jangan dulu ke Aceh jika permasalahan ini tidak diselesaikan sesuai peraturan,” lanjut Safar.

YARA juga telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Menteri Agama dicopot dan diganti dengan orang yang bertanggung jawab, yang dapat memberikan ketenangan terhadap brokrasi institusi dan profesional dalam bertugas.

“Jadi, kami harap Menteri Agama kalau masih punya rasa malu terhadap kondisi di Kanwil Kemenag Aceh yang saat ini sedang bergejolak, tidak datang dulu ke Aceh. Kami tidak butuh menteri yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah,” tandas Safar.[]  

Komentar