Papua—Pemerintah diminta tidak selalu menghubungkan permintaan untuk menggelar dialog Papua dengan kemungkinan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Rapublik Indonesia (NKRI). Bukan merdeka dalam artian lepas dari Indonesia, namun yang diinginkan adalah merdeka dari persoalan kemiskinan serta keterbelakangan yang lekat di Papua.
“Jangan berpikir yang ada di Papua isinya mau merdeka. Memang betul kita mau merdeka, tapi merdeka dari apa dulu. Saya bicara merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, eksploitasi SDA atas nama negara untuk siapa. Itu yang perlu kami bicara. Merdekanya di situ,” kata Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie, dalam diskusi “Kekerasan Papua dan Upaya Penyelesaiannya” di Jakarta, Senin (4/3).
Dia mengungkapkan dialog merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan agar persoalan di Papua berakhir dan kemajuan dipupuk. Jika pendekatan yang dilakukan hanya pembentukan institusi seperti Unit Percepatan Pembangunan Pronvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), takkan membuahkan hasil.
“Bikin UP4B dan berapa pun lembaga lagi, selama tidak dialog dan urai persoalan, percuma,” tandas dia. Menurut dia, dialog diperlukan untuk mendiskusikan persoalan dan menata kembali bagaimana semestinya ke depan. Dicontohkannya mengenai kebijakan Otonomi Khusus Papua dengan gelontoran uang triliunan rupiah.
“Tetapi tidak bisa geser sedikit indeks pembangunan manusia Papua. Dengan uang sebanyak itu membangun tiga juta penduduk, mengapa tidak ada perubahan? Coba kita diskusi, cari apa sebenarnya,” kata Jimmy. Lebih lanjut, dia mengatakan Papua seperti dijadikan tempat untuk bereksperimen konflik.
Apalagi bila ada laporan yang menyatakan bahwa ada ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berhasil diberantas. “Padahal sebelumnya ada ribuan bekas anggota OPM menyerahkan diri,” tandas dia. Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Papua, Wahidin Ismail, menilai konflik Papua ini muncul karena ada masalah politik, kemanusiaan, dan pelanggaran HAM yang diaanggap belum tuntas.
Otsus pun belum terlaksana dengan baik karena banyak anggaran yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan Papua dengan benar. Karena itu, pemerintah harus berkomunikasi dengan baik dan konsisten dalam membuat kebijakan. “Tak bisa melepas uang Otsus begitu saja tanpa pengawasan yang ketat,” ungkap dia. Presiden SBY, ditambahkannya, tak perlu takut dialog sebab mantan presiden, almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), telah memberi contoh yang baik melalui pendekatan kultural, dan dampaknya sangat positif bagi NKRI.[koranjakarta]
Ngurusin Merdeka dari kemiskinan ?????? sabar dulu 100 tahun lagi Mungkin ya atau tidak mungkin>>>> yang dipikirin pemerintah bagai mana lima tahun menjabat bisa jadi Triliuner atau sekurang-kurangnya Milyonerlah mau keluar dari kemiskinan ???? kamu harus jadi pejabat RI ooo tak bisa kamu jadi pejabat salah sendiri hi hi hiiiiiiiiiiii
Laporkan pejabat Gubernur/Bupati yg tdk berpihak ke publik, ke Ombudmen akan direspon dan laporannya nanti di koformasikan kpd fihak pelapor apakah sdh direspon oleh pejabat ybs kalau belum akan ditegur pejabat tsb. Slamat menikmati kemakmuran dr saudara anda NKRI.