Oleh Bisma Yadhi Putra

TANGGAL 1 Mei 2012, ribuan buruh di berbagai negara turun ke jalan. Hari Buruh Internasional selalu diperingati, selalu diramaikan dengan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan berbagai tuntutan para buruh, terutama bagi mereka yang dieksploitasi oleh pemilik pabrik atau pemodal.

Namun gerakan buruh kontemporer saat ini tampaknya sangat sulit mengulang kisah sukses gerakan revolusi buruh di Rusia pada tahun 1917. Dalam Revolusi Oktober, para buruh akhirnya mampu menumbangkan kapitalisme dan merebut kekuasaan negara. Mengingat buruh adalah salah satu elemen sosial yang kerap mengalami eksploitasi, tampaknya kita setuju bahwa sudah saatnya para buruh tidak hanya getol berjuang melalui aksi-aksi turun ke jalan, tetapi juga melalui perjuangan politik. Kita ingin para buruh bisa berkuasa, atau setidaknya menempatkan perwakilan mereka di dalam parlemen guna memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada buruh.

Aksi unjuk rasa, memang sangat ampuh untuk mengerahkan ratusan hingga ribuan buruh ke medan aksi dan memberi tekanan yang kuat. Dengan aksi seperti ini, tentu kegarangan buruh akan lebih tampak dan bisa menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku usaha maupun pemerintah, kalau berujung pada tindakan-tindakan ekstrem. Namun gerakan aksi massa bukannya tidak bisa ditelikung.

Ancaman PHK kerap menghantui para buruh yang getol memprotes aneka kebijakan perusahaan yang eksploitatif dan tidak sesuai dengan cita-cita negara yang harusnya mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Upaya pelemahan gerakan buruh seperti ini memang tidak menonjolkan tindakan represi, namun cukup ampuh melemahkannya, bahkan mematikannya. Namun, dalam banyak kasus, PHK yang dikenakan kepada para buruh ternyata tidak mampu menghentikan aksi-aksi mereka, justru gerakan buruh semakin terkonsolidasi dan bergairah.

Selain ancaman PHK, gerakan aksi massa para buruh yang membawa aneka tuntutannya sering diabaikan, baik itu oleh pengusaha maupun pemerintah. Kondisi seperti ini, di satu sisi memang bisa membuat gerakan buruh melemah. Aksi demonstrasi tentu menghabiskan banyak energi para buruh. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, dan mereka memperpanjang durasi aksinya, seperti mogok makan, tentu para buruh tidak akan mendapat upah karena produksi macet. Strategi yang demikian kerap pula dipakai oleh pihak-pihak yang menjadi “musuh” buruh.

Di sisi lain, pengabaian atas tuntutan-tuntutan buruh justru semakin menguatkan gerakan mereka. Terbukti, reaksi buruh semakin mudah tersulut apabila mereka diabaikan. Aksi yang semula hanya demonstrasi damai, karena tuntutannya diabaikan, gerakan buruh dapat berkembang menjadi aksi-aksi seperti pemblokiran jalan raya atau tol, pendudukan atau penyegelan pabrik. Namun aksi-aksi yang demikian biasanya akan direspon dengan tindakan-tindakan represif oleh negara dengan alasan mengganggu sarana publik atau objek-objek vital.

Oleh karena aksi demonstrasi buruh mudah ditelikung, maka perjuangan di panggung politik harus dikombinasikan dengan aksi jalanan. Metode perjuangan seperti itulah yang ditawarkan oleh seorang pemikir klasik yang ajaran-ajarannya kini masih menginspirasi banyak serikat buruh di dunia, yakni Karl Marx. Menurut Marx, dengan tidak mendirikan sebuah organisasi atau berafiliasi ke dalam organisasi, para buruh akan lebih mudah untuk dieksploitasi. Buruh harus melakukan konsolidasi dan membangun aksi kolektif yang konsisten, berkesinambungan serta kuat.

Wacana dan praktik perjuangan melalui partai politik harus digairahkan kembali. Saat ini, memang hampir di semua negara terdapat partai politik bernafaskan buruh. Namun partai politik yang dimaksud adalah dengan mengkonsolidasikan aneka serikat buruh, lalu membangun kesepakatan dan kepengurusan partai politik mereka. Segala tak-tik perjuangan dibicarakan bersama. Termasuk juga tuntutan-tuntutan yang ingin diwujudkan.

Dengan mengikuti Pemilu, partai buruh berpeluang untuk merebut kursi di parlemen. Dengan begitu, setiap kebijakan yang hendak dirumuskan, terutama yang menyangkut persoalan buruh, akan langsung bisa dipengaruhi para buruh melalui perwakilan mereka.

Dalam kasus buruh di Indonesia, aksi protes dengan cara demonstrasi atau mogok kerja memang tidak cukup kuat karena hanya sekedar mampu memengaruhi sistem, bukan mengubah sistem. Salah satu metode perjuangan yang ditawarkan Marx, berjuang melalui gerakan politik, sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh para buruh di Indonesia. Gerakan aksi massa belum mampu membuahkan banyak hasil. Bahkan di beberapa daerah, seperti Aceh, gerakan buruh sama sekali lemah. Dalam beberapa kali aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang diadakan mahasiswa, para buruh tidak terlibat di dalamnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, wajar apabila kita pesimis para buruh di Indonesia, apalagi di Aceh, bisa mengulang kegemilangan aksi revolusi buruh di Rusia. Jangankan berhasil merebut kekuasaan melalui revolusi, membangun gerakan revolusi saja tampaknya akan sangat sulit. Ini menandakan bahwa lemahnya gerakan buruh selama ini bukan hanya karena represi atau diabaikannya tuntutan-tuntutan mereka oleh negara, melainkan karena problem lemahnya konsolidasi di kalangan buruh sendiri.

Selain itu, revolusi yang dilancarkan buruh belum dan mungkin sulit dibangun karena tuntutan-tuntutan yang mengenai masalah buruh hanya terkait dengan buruh semata, tidak untuk, misalnya, pelajar. Padahal untuk menggalang revolusi, para buruh, selain harus membangun konsolidasi yang erat antar aneka serikat buruh, juga harus merangkul buruh yang tidak hanya dari pekerja pabrik semata, melainkan juga buruh-buruh tani atau yang bekerja di sektor informal seperti buruh bongkar-muat truk.

Di Indonesia, tahun 1999 pernah ada Partai Buruh Nasional, kemudian berubah nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat di Pemilu tahun 2004, dan yang terakhir di Pemilu tahun 2009 ada Partai Buruh. Dari ketiga Pemilu yang pernah diikuti, tak ada satupun hasil gemilang yang berhasil ditoreh partai buruh di Indonesia. Mendirikan partai politik memang pernah dilakukan, tapi gagal menguasai parlemen.

Penghisapan memang kerap dialami para buruh. Bahkan ada ungkapan jika perusahaan atau pabrik adalah mesin penghasil uang, maka bahan bakarnya adalah keringat buruh. Demikian memprihatinkannya nasib buruh yang ditabrak dari berbagai permasalahan hidup yang sangat kompleks. Oleh perusahaan mereka digaji rendah dan harus menghidupi diri serta keluarga, sedangkan kebutuhan untuk bertahan hidup harus bisa dipenuhi.

Kendati demikian, kegigihan untuk “mengadu nasib” di dunia politik tidak boleh dikendorkan. Partai politik berbasis buruh, baik yang bekerja di pabrik-pabrik, buruh tani atau buruh sektor informal, harus tetap ikut dalam Pemilu ke depan sekalipun di tahun-tahun sebelumnya tidak membuahkan hasil yang membanggakan. Berbagai kelemahan harus segera dievaluasi guna merumuskan strategi untuk meraih hasil gemilang di Pemilu mendatang. Akhir akta, mengutip kalimat atau seruan dari Marx: “Kaum buruh di Seluruh Dunia, bersatulah!” Selamat Hari Buruh Internasional.[*]

*Penulis adalah Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara, Angkatan II (2012).

Komentar