ILUSTRASI

PM, TAPAKTUAN – Sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam Kabupaten Aceh Selatan, dilaporkan mengalami kekurangan tenaga dokter sejak beberapa bulan terakhir.

Para dokter umum ini lebih memilih mundur dari pekerjaannya, karena jerih payah yang diterima tak sebanding dengan beban kerja yang dijalani. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.

Keterangan dihimpun di Tapaktuan, Kamis (8/3), persoalan mundurnya tenaga dokter disebut-sebut disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan para dokter dimaksud dari Pemkab Aceh Selatan khususnya pihak Dinas Kesehatan.

Sebab untuk satu orang tenaga dokter umum berstatus bhakti yang bekerja di Puskesmas, pihak Dinas Kesehatan Aceh Selatan hanya membayar honor sebesar Rp 1 juta/bulan.

Honor itupun sepenuhnya dibebankan kepada pihak Puskesmas dengan cara disisihkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima Puskesmas bersangkutan, tanpa ada inisiatif dari dinas terkait untuk menyuntikkan anggaran untuk honor para tenaga dokter umum tersebut dari sumber APBK.

“Istri saya yang sudah begitu capek dan menghabiskan anggaran cukup besar untuk menyelesaikan kuliah hanya dihargai jerih payahnya bekerja di salah satu Puskesmas di Aceh Selatan sebesar Rp 1 juta/bulan. Honor sebesar itu rasanya sangat tidak sesuai dengan beban kerja yang dijalani setiap hari kerja harus melayani ratusan pasien yang membutuhkan pengobatan,” kata salah seorang suami dokter umum yang telah mengundurkan diri.

Menurutnya, Pemkab Aceh Selatan benar-benar tidak menghargai keahlian dan ilmu yang dimiliki oleh seorang dokter. Karena itu, dia meminta kepada Plt Bupati Aceh Selatan Kamarsyah S.Sos,MM segera memanggil Kadis Kesehatan Mardaleta M Thaher untuk mengkaji ulang sistem perekrutan tenaga dokter termasuk besaran penghasilan yang diterima.

Terkait kekurangan tenaga dokter ini, juga diakui Kepala Puskesmas Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Irvandi. Menurutnya, di Puskesmas yang dia pimpin saat ini hanya memiliki satu orang tenaga dokter umum.

Jumlah itu, kata dia, jelas-jelas tidak sebanding dengan jumlah rasio masyarakat yang menjadi wilayah kerja Puskesmas tersebut mulai Gampong Pasar hingga Gampong Air Pinang Tapaktuan yang berjumlah mencapai 11.000 jiwa lebih.

“Jika di kalkulasikan dengan jumlah penduduk tersebut, sangat tidak layak Puskesmas Lhok Bengkuang hanya memiliki satu orang dokter umum dengan jumlah pasien yang berobat setiap harinya mencapai ratusan orang lebih,” ungkap dia.

Irvandi mengaku telah melaporkan persoalan itu jauh-jauh hari kepada pihak Dinas Kesehatan, namun sayangnya sampai saat ini persoalan tersebut belum ada tindaklanjut konkrit dari dinas terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, H. Nasjuddin S.H yang dimintai tanggapannya menyangkut persoalan ini mengaku terkejut karena belum mengetahui secara persis duduk persoalannya.

“Oke, nantilah saya tanyakan dulu kepada Kadis Kesehatan,” ujar Sekda singkat.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Aceh Selatan, dr. Mauyana yang dikonfirmasi terpisah juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengaku enggan menanggapi persoalan itu, karena yang lebih berhak dan berwenang menyampaikan klarifikasi adalah Kadis Kesehatan.

“Memang benar, informasi saya dapat sudah beberapa dokter umum di Puskesmas yang telah mengundurkan diri. Kami tidak tahu harus menyampaikan apa lagi terkait persoalan itu, sebab yang berwenang adalah pihak Kadis Kesehatan. Nantilah saya bicarakan lagi dengan pak kadisnya,” ujar dr. Mauyana singkat.

Pemerhati Kesehatan di Aceh Selatan, Iswadianto menyatakan pihaknya sangat menyesalkan timbulnya persoalan kekurangan tenaga dokter di sejumlah Puskesmas dampak dari mundurnya para dokter tersebut karena minimnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka dari Pemkab setempat.

“Perlu diketahui bahwa, untuk menyandang gelar seorang dokter harus menempuh pendidikan yang cukup lama dan menghabiskan anggaran luar biasa besar. Sehingga sungguh tidak pantas dan sangat tidak layak jika Pemkab Aceh Selatan hanya menghargai jerih payah seorang dokter sebesar Rp 1 juta/bulan,” sesalnya.

“Untuk apa gedung yang megah dan jumlah Puskesmas rawat inap yang begitu banyak, sementara kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat mengecewakan. Sebab logikanya, tidak mungkin terwujud pelayanan yang memuaskan jika ketersediaan tenaga dokter tidak ada termasuk terbatasnya persediaan obat-obatan di Puskesmas-puskesmas,” ungkapnya.

Kadis Kesehatan Aceh Selatan, Mardaleta M Thaher termasuk Sekretarisnya Halizan Ismail yang hendak dikonfirmasi sejauh ini belum berhasil. Beberapa kali dihubungi ke nomor ponselnya tidak diangkat meskipun terdengar suara panggilan masuk.()

Komentar