Ketua Garda Pemuda Irwandi - Nova Aceh Besar, Fahrizal.

Banda Aceh – Ibarat pasangan muda yang cepat nikah namun hingga 7 masa tak kunjung memiliki keturunan, kemudian sang suami melemparkan wacana poligami sebagai solusi agar memiliki anak.

Tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu apa penyebab kemandulan itu kepada dokter spesialis bukan kepada dokter gadungan. Mirisnya lagi, sudah mandul pakai KB lagi. Begitulah perumpamaan Pemerintah Aceh saat ini di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Nova Iriansyah.

Perumpamaan itu diungkapkan oleh Ketua Garda Pemuda Irwandi – Nova Aceh Besar, Fahrizal kepada media, Minggu (21/07/2019).

Dia menyebutkan, isu poligami yang berhembus hangat akhir-akhir ini seakan sebagai pengalihan tentang penyakit “kemandulan” yang kini tengah didera Pemerintah Aceh.

Farizal mengatakan, setelah 7 bulan lamanya APBA 2019 disahkan terhitung sejak Desember 2018, nyatanya per 15 Juli 2019 baru 29,5 persen atau jika dirata-ratakan serapan anggaran hanya sekitar 4,21 persen per bulannya.

“Telisik punya telisik ternyata sekitar Rp 2 T APBA tak bisa digunakan tahun ini karena berbenturan dengan aturan penggunaan anggaran yang disebabkan angin segar berbau kecorobohan dan sikap ku’eh ketika pembahasan APBA super cepat pada Desember 2018,” ujarnya.

Pada tahun 2018 lalu, kata Fahrizal, Aceh juga telah mengalami SILPA mencapai 3,4 T yang berdampak kepada terhambatnya pembangunan, jika dulu dalihnya pergub, kali ini dalihnya e-planning, besok entah apalagi.

“Peu payah that tapajoh boh itek ijo? (Apa susahnya makan telor bebek),” cetusnya mengaku geram. Seharusnya, lanjut Fahrizal, dengan kondisi Aceh hari ini yang memiliki anggaran yang melimpah, pemerintah hendaknya mampu lebih bijak dalam mengelola anggaran.

“Maka sangat wajar, jika masyarakat menilai bahwa pemerintah Aceh sedang mengidap penyakit mandul. sudah tak ada terobosan pake dalih aturan penghambat lagi,” imbuhya.

Seharusnya, kata Fahrizal, Pemerintah Aceh bisa konsultasi segera dengan Mendagri. “Biar kita tahu mandulnya itu karena kurang subur atau karena penyakit, ataupun gara-gara terlalu banyak konsumsi pil KB, ini perlu dicari tau.

Kalau memang ada penyakit di tubuh pemerintah Aceh maka harus segera diobati sebelum kronis. Mana tau memang ada persekongkolan jahat dengan menyandang penyakit ku’eh, jadi yang jadi penyakit harus sudah dibuang dari tubuh pemerintah Aceh, bukan malah dipelihara dan dibiarkan menjadi-jadi, makanya perlu dilakukan evaluasi,” sebutnya.

Jika kita lihat, kata Fahrizal lagi, 15 program unggulan pemerintahan Aceh Hebat kini seakan hanya tinggal janji bahkan pajangan semata, dimana sesekali kembali dipamerkan dalam bentuk promosi, nyatanya publik tak melihat dan merasakan adanya terobosan.

“Jangan lupa ekpetasi menanti program 100 hari kerja sudah berjalan sekitar 2000 hari, ini patut dipertanyakan. Sebagai relawan garda Irwandi-Irwandi-Nova, kami akan terus mengawal kinerja ke pemimpinan Irwandi -Nova. Pakat lage kheun pubut lage na,” tandasnya.

Fahrizal menyebut jika Nova Iriansyah merasa terlalu berat menjalankan pemerintahanan sendiri, maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah konsultasi “Duk pakat/ musyawarah bersama”.

“Sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintah Aceh kami sarankan pak Nova harus sering mawas diri, yang memelihara orang-orang tak becus di tubuh pemerintahan hanya karena laporan asal bapak senang yang selama ini disenandungkan,”pungkasnya.

Komentar