Bupati Bireuen Ruslan M Daud saat membuka rapat kerja percepatan penyaluran dana desa di Aula Lama Sekdakab Bireuen, Rabu (5/8/2015).

 

PM, Bireuen—Bupati Bireuen Ruslan M Daud ‘mencium’ gelagat adanya pihak-pihak tertentu yang menakut-nakuti aparat gampong terkait penggunaan dana desa.

“Belakangan banyak maop (hantu) yang mulai bergentanyangan untuk menakuti perangkat gampong, termasuk saya selaku bupati. Hal ini sengaja dilakukan untuk menghambat program pembangunan gampong,” kata Bupati Ruslan saat membuka rapat kerja percepatan penyaluran dana desa di Aula Lama Sekdakab Bireuen, Rabu (5/8/2015).

Rapat kerja yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPM-PKS) Bireuen itu diikuti para keuchik, bendahara, pendaping dan perwakilan gampong dari tiga kecamatan, yakni Samalanga, Simpang Mamplam dan Jeunieb.

Rapat kerja percepatan penyaluran dana desa itu akan berlanjut hingga Jumat (7/8/2015) dengan perangkat gampong dari kecamatan lainnya dalam Kabupaten Bireuen secara bertahap.

Menurut Ruslan, percepatan pencairan dana desa merupakan  salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. “Saya tegaskan, saya tidak mau hal ini gagal dan ada pihak-pihak tertentu yang ikut bermain untuk persoalan dana gampong,  baik dari dinas maupun dari kalangan pejabat kecamatan,” katanya.

Dia meminta dinas terkait terus membimbing penyusunan RAB oleh perangkat gampong. “Bila ada yang salah saat penyusunan, maka harus dibimbing sehingga perangkat gampong lebih memahami, apalagi setiap gampong ada pendamping serta operatornya,” kata Ruslan.

Bupati Ruslan juga meminta agar program pembangunan desa dapat terkejar dalam tiga bulan ke depan. “Bila tidak, maka dana desa tersebut tidak bisa dicairkan. Karenanya, semua perangkat gampong dapat bekerja keras dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan,” katanya.

Pemerintah kecamatan juga diminta pro-aktif dan melakukan koordinasi langsung dengan dinas terkait menyangkut mekanisme tata kerja pengelolaan dan pembangunan gampong melalui dana desa. “Saat ini ada yang hampir seratus persen dana desa masih mengendap di kas daerah  akibat belum rampung pertanggungjawaban pencairan alokasi dana jerih  perangkat melalui uang Alokasi Dana Gampong (ADG),” sebutnya.

Terkait masalah ini,  Ruslan mengaku sudah berulangkali menyampaikan tentang mekanisme penyaluran dana gampong tersebut, termasuk saat safari ramadan bulan lalu. Namun tetap saja dana tersebut belum bisa dicairkan akibat adanya kelalain dari instansi terkait.

“Para  camat  juga jangan hanya duduk di kantor, tetapi harus turun ke gampong untuk memantau langsung perkembangan tentang laporan serta program pembangunan yang diusulkan perangkat gampong,” tegasnya.

Bupati Bireuen juga meminta perangkat gampong agar melaporkan kepadanya apabila ada pihak dinas atau badan di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang mempersulit  pembangunan gampong. “Bila ada dinas yang mempersulit terkait pembangunan gampong, maka segera lapor ke saya. Dalam detik ini saya copot kepala dinasnya,” tandas Ruslan. (PM002)

Komentar