PM, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas mengenai jadwal Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang bertabrakan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
“Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi, terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kepastian jadwal,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (16/12/2023).
Dede menyoroti kebutuhan regulasi yang mendukung penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024 yang dijadwalkan pada 8-20 September 2024.
Meskipun PON dijadwalkan sekitar sebulan sebelum Pilkada serentak pada 27 November 2024, Dede mendorong Kementerian Olahraga (Kemenpora) untuk memastikan solusi melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden.
Dede juga mencatat adanya catatan dari DPRD Aceh terkait kepastian anggaran dan kesiapan venue PON 2024 di Aceh.
Sambil mengusulkan evaluasi terhadap penyelenggaraan PON, terutama dengan pertimbangan transisi kepemimpinan nasional dan daerah, Dede menyampaikan kekhawatiran atas alokasi anggaran yang sulit dimaksimalkan jika PON dan Pilkada diselenggarakan berdekatan.
“Sehingga besar kemungkinan untuk penguatan terhadap kegiatan ini tentu akan terjadi kendala. Oleh karena itu perlu diambil solusi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan ini,” jelasnya.
Dalam konteks ini, DPR RI mengusulkan opsi penundaan PON hingga setelah Pilkada serentak untuk memastikan persiapan yang lebih maksimal, dengan salah satu opsi melibatkan masukan untuk menyelenggarakan PON awal tahun 2025.
Dede mencatat analogi dengan PON Papua 2020 yang diundur menjadi Oktober 2021 karena pandemi COVID-19, namun tetap mempertahankan nama PON 2020 Papua.
Belum ada komentar