Etnis Rohingya dari dulu terombang-ambing di antara Bangladesh dan Myanmar. Konflik yang ditinggalkan Inggris saat menguasai Rakhine. 

SEBELUM Inggris menguasai Myanmar, wilayah yang saat ini disebut Rakhine terdiri dari dua bagian: Bengal dan bekas Kerajaan Arakan. Rakhine kawasan utara berdekatan dengan Bangladesh sedangkan selatan dengan Burma (Pada 1989 junta militer yang memerintah mengubahnya menjadi Myanmar).

Inggris menguasai Rakhine sejak 1826, setelah perang Anglo-Burmese. Hal pertama yang dilakukan pemerintah bentukan Inggris mendata jumlah penduduk, suku-suku dan agama di Burma. Dari beberapa sensus, tidak ada yang mengidentifikasi diri sebagai suku atau etnis Rohingya. Orang etnis India (berkulit hitam) di Burma pada masa itu dijuluki Hindus (bila mereka beragama Hindu) dan Mohamedans (kalau mereka Muslim). Mereka yang berasal dari Bengal, disebut Chittagonians atau Bengalis.

Istilah Rohingya sendiri mulai muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II saat Burma menjadi negara merdeka pada 1948. Bengalis yang tinggal di wilayah Butheetaung dan Maungdaw di Rakhine Utara, mulai mempopulerkan istilah Rohingya. Kata Rohingya berasal dari bahasa Bengali “Rohang” yang merupakan sebutan lain untuk “Arakan”.

Sejak itu istilah Rohingya kian populer dan digunakan sebagai identitas memperjuangkan hak-hak rakyat muslim di parlemen atau pemerintahan. Kelompok ini ingin menjadikan Rakhine sebagai wilayah Islam. Keinginan ini tidak dipenuhi pemerintah Burma dan pada akhirnya kelompok pejuang tersebut berubah menjadi organisasi pemberontak bersenjata dengan sebutan The Mujaheeds. Mereka menyerukan perlawanan terhadap pemerintah Burma. Gerakan ini ditumpas pada 1961 saat pemimpin pemberontakan menyerahkan diri kepada militer Burma.

Saat penumpasan itu, pada 1950 di selatan Burma banyak penduduk berusaha lari dan bermigrasi ke Bengal. Nasib mereka sama, mereka ditampung sementara dan akhirnya dikembalikan ke Burma. Sebagian yang lolos sebagai imigran ilegal di kedua negara akhirnya hidup turun temurun di negara baru tersebut.

Sementara Bengal sejak 1947 berada dalam wilayah Pakistan. Pada 1971 Bengal merdeka dari Pakistan dan menjadi negara Bangladesh. Saat proses menuju kemerdekaan Bangladesh, banyak rakyat sipil mengungsi lari dari perang. Sebagian lari menuju selatan, ke wilayah bekas Kerajaan Arakan, yang saat itu sudah berada di bawah Burma. Pengungsi ini ditampung sementara tapi sebagian besar dikembalikan lagi ke Bangladesh karena tidak diakui sebagai warga Burma.

Adapun di Burma, pada 1978 Pemerintah Burma melakukan operasi imigran ilegal yang dikenal dengan “Operasi Raja Naga”. Tujuannya, menumpas Mujaheedin atau gerakan pemberontakan lainnya. Banyak muslim yang dipenjara dan dibunuh dalam operasi ini. Sampai sekarang, gerakan-gerakan pemberontakan ini masih ada. Contohnya, Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA.

Karena berbeda dari kelompok dominan di Myanmar secara etnis, bahasa dan agama, jutaan etnis Rohingya kini tidak memiliki status kewarganegaraan di negaranya sendiri. Sejak kemerdekaan Myanmar, Pemerintah Burma menolak mengakui kelompok tersebut sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara itu. Mereka disebut sebagai imigran gelap dari Bengali.

Selain itu, beberapa kelompok fundamentalis Buddha yang dipimpin Biksu Ashin Wirathu atau dikenal sebagai U Wirathu menyebarkan ketakutan atas Islam yang menurutnya berusaha mendominasi dunia. Biksu yang dicap kontroversial di Myanmar ini mulai dikenal pada 2012 saat kericuhan antara umat Buddha dan Islam. Kericuhan dipicu oleh pemerkosaan dan dibalas pengeroyokan yang berakhir pembunuhan. Kelompok U Wirathu membakar rumah, membunuh lebih dari 280 orang, dan mengusir ribuan orang Rohingya.

U Wirathu pun saat itu banyak memberikan pernyataan ke publik yang menyudutkan Islam. Sebagian besar penduduk Myanmar tidak setuju dengan sikapnya tapi karena dia biksu dan mengingat sensitifnya isu Rohingya, tidak ada yang menentang.

Di sisi lain gayung juga bersambut. Pemerintah Myanmar turut mendukung kekejian para fundamentalis Buddha tersebut. “Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu,” ujar Siegfried O Wolf, peneliti senior di South Asia Institude saat di wawancarai media jerman Deutsche Welle.

KONFLIK MIGAS
Mengaca pada komentar Wolf itu, ketika kerusuhan teranyar meletus 25 Agustus lalu, pertikaian di Rakhine sebenarnya juga dipicu konflik geopolitik. Myanmar, sebagaimana dilaporkan Forbes, diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 11 triliun dan 23 triliun kaki kubik. Potensi ini membuat perusahaan multinasional asing saling berebut mendapatkan hak eksplorasi.

Selain itu, posisi Myanmar berada dalam posisi geopolitik yang menguntungkan, terutama bagi Cina, karena merupakan akses pada Laut India dan Laut Andaman. Sejak Myanmar membuka diri pada 2011, ekspansi Cina tak tertahankan.

Myanmar juga berada dalam posisi geo-politik yang penting dan strategis bagi kepentingan Cina, seiring pembangunan jalur pipa Shwe di Rakhine. Jalur ini menghubungkan distribusi minyak dan gas dari Afrika dan Timur Tengah ke Cina.
Pipa gas tersebut mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari. Sedangkan pipa minyak mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari. Jalur pipa ini terentang dari Kyauk Phyu ke perbatasan Cina sepanjang 803 kilometer.

Cina sangat berkepentingan dengan jalur pipa ini untuk membawa migas ke negaranya dengan total investasi mencapai US $29 miliar selama tiga dekade. Hal tersebut membuat junta militer di Myanmar yang perusahaannya menjadi mitra dalam proyek ini, harus memastikan wilayah jalur pipa aman. Namun, proyek gas dan jalur pipa Shwe yang mengeksplorasi gas alam bawah laut di lepas pantai barat Myanmar dan dua pipa gas yang dibangun melewati Rakhine, Shan dan Burma Tengah, telah menghancurkan kehidupan nelayan, merampas ribuan hektare tanah dan membuat puluhan ribu warga lokal Budha menganggur.

Meski belum terbukti, media Inggris Guardian menyiratkan ada dugaan pembasmian terhadap Rohingya yang digalang sejumlah biksu ultranasional seperti Wirathu, sebagai operasi terselubung junta militer. Junta menggunakan para biksu yang sangat dihormati untuk mengalihkan kemarahan warga lokal Rakhine terhadap pemerintah Myanmar akibat proyek minyak dan gas. Pengalihan ini menjadikan warga minoritas Rohingya sebagai musuh bersama karena perbedaan agama dan budaya.[]

Komentar