Jpeg

PM, BIREUEN – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan reformasi birokrasi semenjak tahun 1999, dan tiga fokus utama yang menjadi sasaran pembenahan di institusi penegak hukum sampai dengan tahun 2025.

“Tiga fokus yang paling utama dalam reformasi birokrasi Polri sejak tahun 1999, yaitu, struktural, instrumental dan kultural,” papar Dr. M. Gaussyah, SH., MH, Tenaga Ahli Kapolri, saat mengisi kuliah umum di Auditorium AAC Ampon Chiek Peusangan, Selasa (22/12/2015).

Dikatakannya, untuk mewujudkan itu semua, Polri telah menyusun grand strategi mulai tahun 2005-2025. Itu akan dilakukan secara bertahap, yang diawali dengan tahapan membangun kepercayaan masyarakat (2005-2009).

Dosen Fakultas Hukum Unsyiah dan staf pengajar di Sespim Polri ini melanjutkan, untuk tahapan selanjutnya, periode 2010-2014, diupayakan membangun kemitraan (partner ship) dan terakhir, 2015-2025 tahapan mencapai keunggulan (Strive for Excellence).

“Sasaran dari reformasi birokrasi Polri juga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” urainya.

Kuliah umum yang bertema “Tantangan dan Harapan Masyarakat Tentang Reformasi Birokrasi Polri” tersebut dihadiri Bupati Bireuen H. Ruslan M. Daud, Wakil Ketua DPRK Bireuen Athaillah M. Saleh, Kapolres Bireuen AKBP M. Ali Kadhafi SIK, Rektor Umuslim Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si, Kasdim 0111/Bireuen, Wadan Yonif 113/JS, para Kepala SKPK, anggota kepolisian jajaran Polres Bireuen dan unsur mahasiswa. [PM007]

Komentar

AdvertisementPemutihan pajak Kenderaan di Aceh