Jendral
Foto: Reuters

PM, JAKARTA – Nama panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menjadi sorotan. Ini terjadi setelah pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, bersama petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan pada Senin (1/2/2021).

viewedPenangkapan mereka terjadi setelah berhari-hari ketegangan antara pemerintah sipil militer meningkat. Ia bahkan menerapkan status darurat ke Myanmar dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) presiden.

Min Aung Hlaing merupakan kunci dari ‘peran abadi’ tentara dalam sistem politik di Myanmar saat ini. Pria berusia 64 tahun ini awalnya menjauhi aktivisme politik saat ia belajar hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974.

“Dia orang yang tidak banyak bicara, biasanya tidak menonjolkan diri,” tulis Reuters mengutip seorang teman sekelasnya 2016 silam.

Namun di tahun 1974, Min Aung Hlaing memutuskan untuk bergabung dengan universitas militer utama, Akademi Layanan Pertahanan (DSA). Meski demikian kala itu, sosoknya masih belum menonjol.

Menurut seorang anggota DSA, Min Aung Hlaing adalah kadet biasa. “Dia dipromosikan secara teratur dan lambat,” kata teman sekelasnya, menambahkan dalam wawancara tahun yang sama.

Tetapi, Min Aung Hlaing mengambil alih menjalankan militer pada tahun 2011. Saat itu transisi Myanmar menuju demokrasi dimulai.

Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada tahun 2016, Min Aung Hlaing telah mengubah dirinya dari tentara pendiam menjadi politisi dan tokoh masyarakat.Pengamat mencatat penggunaan Facebook untuk mempublikasikan kegiatan dan pertemuan dengan pejabat dan kunjungan ke biara.

Profil resminya menarik ratusan ribu pengikut. Namun di 2017, laman itu hilang setelah gencar tudingan serangan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Menurut para diplomat dan pengamat, Min Aung Hlaing mempelajari transisi politik sejumlah negara. Ini membuatnya mampu menghindari kekacauan pasca perubahan rezim pada tahun 2011.

Hal langka kemudian diambil Min Aung Hlaing pada 2016. Ia memperpanjang masa jabatannya di pucuk pimpinan militer selama lima tahun.

Ini sebuah langkah yang mengejutkan para pengamat yang mengharapkan dia untuk mundur tahun itu. Tahun ini, keluhan dari tentara soal ketidakberesan dalam daftar pemilih Pemilu 8 November 2020 yang memberikan kemenangan besar bagi partai Suu Kyi, membuatnya gencar berpendapat dan menentang hasil pemilu.

Melansir AFP mengutip pemberitaan TV Myawaddy yang dikelola militer, saat ini kendali atas “undang-undang, administrasi dan peradilan” berada di tangan Min Aung Hlaing. Ini menandai secara efektif pengembalian kekuasaan Myanmar ke kekuasaan militer.

 

Sumber: CNBC Indonesia

Komentar