Setahun Pemerintahan Dulsaza di Aceh Singkil, Jauh Panggang dari Api

Setahun Pemerintahan Dulsaza di Aceh Singkil, Jauh Panggang dari Api
Ketua Himapas, Zazang Nurdiansyah dan tokoh Singkil, Mansurdin. (Ist)

PM, Singkil– Setahun sudah kepemimpinan Dulmusrid – Sazali S.Sos berjalan. Pasangan yang mengusung slogan ‘Perubahan’ dalam kampanyenya di Pilkada tahun lalu itu, ternyata dinilai masih ‘jauh panggang dari api’. Hal itu dikatakan Sekjen Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (Himapas), Zazang Nurdiansyah kepada pikiranmerdeka.co, Ahad (22/7).

“Setahun kepemimpinan Dulsaza (Dulmusrid-Sazali) belum jelas arah pembangunannya kemana, baik di bidang infrastruktur dan sosial,” terangnya.

Zazang menguraikan beberapa rencana pemerintahan Dulsaza di awal kepemimpinannya. Salah satunya menetapkan Aceh Singkil ke dalam 4 zonasi.

“Seperti kita ketahui bersama pasca 100 hari Dulsaza dilantik, ia mencanangkan Aceh Singkil dibagi 4 Zonasi,” kata dia.

Zonasi yang ditetapkan pemerintah itu, lanjut dia, diantaranya Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat yang akan dijadikan zona perikanan dan pariwisata. Sementara zonasi perdagangan berada di kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan.

“Untuk zonasi perkebunan, pemerintah mencanangkan kecamatan Danau Paris, Suro, Kota Baharu dan Singkohor. Namun, hingga 1 tahun kepemimpinan ini belum nampak bergerak ke arah situ,” kata Zazang.

Himapas juga mengkritisi pemerintah yang dianggap kurang serius menangani Aceh Singkil yang kini masih daerah tertinggal. Hal itu ia tinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah yang sama sekali tidak menyinggung masalah karakteristik daerah. Padahal, salah satu cara mengetahui indikator dari daerah tertinggal adalah dengan menetapkan karakterisitik daerah.

Zazang menjelaskan beberapa daerah seperti kecamatan Singkil yang hampir seluruhnya rawan bencana banjir. Begitu juga kecamatan Suro, tepatnya di Buloh Seuma.

“Di kecamatan Simpang Kanan juga ada 7 desa yang rawan banjir. Sementara daerah lain seperti Gunung Meriah, Pulau Banyak, Singkohor dan Kota Baharu tentunya punya karakter daerah yang berbeda,” paparnya.

Selain itu ia juga menagih visi-misi dari pemerintahan Dulsaza yang ingin membangun masyarakat yang ‘cerdas, sehat dan sejahtera’. Kenyataannya, slogan itu masih sangat jauh realisasinya.

“Sektor kesehatan dan pendidikan bukannya maju, malah jalan di tempat.  Mayoritas masyarakat kecewa dengan dengan pelayan RSUD Aceh Singkil, sehingga terkadang masyarakat lebih memilih berobat ke Kabupaten /Kota tetangga,” sindirnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus menerima kritikan dari masyarakat yang mengalami langsung jalannya pembangunan di daerah tersebut. Kritik itu bukan berarti sikap membenci.

“Kritikan yang kami lontarkan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap Aceh Singkil tentunya benar-benar ada perubahan di tanah bertuah yang kita cintai ini,” terangnya.

Ia berharap, di masa empat tahun ke depan pemerintah segera memenuhi janjinya dengan merealisasikan  visi dan misi yang telah ia tetapkan.

“Terutama dunia pendidikan dan kesehatan di Aceh Singkil kita harap bisa segera membaik,” ujar Zazang.

Serapan Anggaran Belum Optimal

Kritikan terhadap kepemimpinan Dulsaza di Aceh Singkil, juga diutarakan salah seorang tokoh masyarakat Aceh Singkil, Mansurdin. Menurutnya, pemerintahan daerah berjalan kian stagnan.

“Ini kita lihat dari visi dan misi kampanyenya yang hari ini satupun belum bisa digerakkan,” kata Mansurdin kepada pikiranmerdeka.co.

Realisasi dari visi-misi pemerintahan, lanjut dia, seharusnya tidak hanya menimbang besarnya anggaran daerah. Tapi bagaimana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mampu menyerap anggaran secara optimal.

“Untuk itu dalam hal pengelolaan anggaran dibutuhkan skill yang terampil dan terarah, bukan hanya mampu melaksanakan program yang sudah ada, tapi harus mampu menjemput anggaran dari sumber lain, seperti dana provinsi dan pusat untuk ikut mendorong ekonomi masyarakat Aceh Singkil,” katanya.

Mansurdin mengkritik kepemimpinan Bupati Dulmusrid yang dinilainya kurang tegas. Sehingga hal itu mempengaruhi kinerja kepala SKPK.

“Pejabat lainnya tidak fokus pada tugas dan fungsi mereka, karna dibayang-bayangi keraguan yang tak beralasan,” kata dia lagi. []

Reporter: Putra

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

KPK Sambangi Aceh Jaya
Tim KPK memberi sosialiasi pengisian E-LHKPN ke Pemkab Aceh Jaya, Kamis (2/8). (PM/Arif Hidayat)

KPK Sambangi Aceh Jaya