Gubernur saat meninjau pembangunan Jembatan di Aceh Singkil.

Dalam berbagai kesempatan, baik Gubernur Irwandi Yusuf maupun Wagub Nova Iriansyah, selalu mengingatkan, bahwa Pemerintah Aceh sangat fokus untuk menyusun program yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Untuk mensukseskan target itu, keduanya mengharapkan dukungan semua pihak.

Hal itu bukan berarti Pemerintah Aceh sebelumnya belum bekerja maksimal dalam memerangi kemiskinan. Harus kita akui, rezim sebelumnya di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf juga sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk menekan angka kemiskinan. Namun, angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial di Aceh tetap saja berada pada posisi yang memprihatinkan.

Saat ini, kemiskinan Aceh masih berada di angka 18,6 persen sehingga menyandang label daerah termiskin di Sumatera. Label tersebut tidak mengada-ngada. Lihat saja kehidupan rakyat kecil di Aceh selama ini. Pendapatan nelayan sering tak sebanding modal melaut yang dikeluarkannya. Mereka juga terkadang tidak bisa menjual hasil ikannya dengan harga pantas.

Begitu juga dengan nasib petani, mereka sering mengeluh karena tidak mendapatkan hasil yang memadai. Harga ketika panen turun menjadi tidak seimbang dengan biaya tanam. Penghasilan buruh juga sangat rendah, bahkan tidak mencukupi biaya dapur keluarganya.

Di sisi lain, Aceh sebenarnya setiap tahun surplus gabah, tapi tidak sedikit rakyat Aceh setiap hari mengonsumsi beras yang dipasok dari Medan. Beras yang juga berasal dari gabah petani Aceh yang dipasok kembali ke daerah ini setelah diolah di Medan.

Begitu juga berbagai produk luar negeri yang dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh. Tapi begitu sampai di pelabuhan kita, barang-barang luar tersebut langsung dijemput inang-inang dan dibawa ke Medan. Kemudian baru para pedagang di Aceh datang ke Medan untuk membeli kembali barang-barang yang dipasok melalui pelabuhan di Aceh tadi.

Kondisi itu hanyalah contoh kecil yang membuat rakyat Aceh miskin. Pun contoh kecil ketidakmampuan pemerintah kita dalam mengelola sumber daya alam Aceh. Karena itu, Pemerintahan Irwandi-Nova harus mampu mengetasi persoalan yang menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan tersebut. Pembangunan Aceh ke depan juga harus sepenuhnya diarahkan pada upaya pengentasan angka kemiskinan.

Kita berharap, dalam menekan angka kemiskinan, Pemerintah Aceh tidak saja menggelontorkan anggaran belanja sosial dalam jumlah besar. Namun, perbaikan program lewat penajaman dan perluasan sasaran juga harus dilakukan dengan sunguh-sungguh.

Selain itu, mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi juga tidak boleh diabaikan. Dengan kemampuan APBA yang terbatas, Pemerintah Aceh harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, di samping menumbuh-kembangkan dunia usaha yang sudah ada dengan membuka akses dan partisipasi terluas bagi masyarakat bawah. Dengan demikian, kita yakin, target menurunkan angka kemiskinan satu persen per tahun akan terwujud.[]

Komentar