RAPBK 2018, Wabup Pidie Jaya: Pengalokasian Anggaran Sesuai Kebutuhan

RAPBK 2018, Wabup Pidie Jaya: Pengalokasian Anggaran Sesuai Kebutuhan
RAPBK 2018, Wabup Pidie Jaya: Pengalokasian Anggaran Sesuai Kebutuhan

PM, Pidie Jaya – Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Said Mulyadi, mengatakan pengalokasian dana Rencana Anggaran Pendapat Bejalan Kabupaten (R-APBK) tahun 2018, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan wilayah.

Hal itu diungkapkannya, menyusul berhembusnya informasi yang menyebutkan, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat, dalam melakukan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kecamatan-kecamatan dianggap tidak professional. Hal tersebut menyusul tidak masuknya Kecamatan Jangka Buya dalam daftar pembangunan di dinas tersebut

Said Mulyadi kepada pikiranmerdeka.co, Minggu (17/12) menjelaskan, dalam Kabupaten Pidie Jaya, terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) bukan hanya sebatas dinas Pekerja Umum (PU), yang bertugas untuk melakukan pemeretaan pembangunan daerah maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

“Mengenai pengalokasian DAK tahun anggaran 2018 yang tidak ada untuk Kecamatan Jangka Buya, dan yang dipublikasi itu hanya sebatas wilayah kerja Dinas PU saja, tidak untuk dinas-dinas lainnya. Bisa jadi untuk Kecamatan Jangka Buya, dananya lebih besar di Dinas lainnya atau pun di PU dan tercantum dalam APBK murni maupun APBA,” kata pria yang akrab disapa Waled.

Said Mulyadi menuturkan, dalam penempatan anggaran pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah melakukan sesuai dengan kebutuhan wiliayah per kecamatan. Untuk saat ini, sambung Waled, pengalokasian R-APBK tahun 2018 masih dalam tahapan rekapitulasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.

“Saat ini, Bapeda sedang merekap seluruh penempatan anggaran, kalau sudah selesai direkap, maka kami akan melakukan verifikasi ulang. Karena dalam tujuan pembangunan, Pemkab Pidie Jaya tetap mengedapankan system proporsional dalam penempatan dana untuk seluruh kecamatan, yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Jadi tidak ada yang dianak tirikan di Pidie Jaya, seluruh Kecamatan sama dalam hal pembangunan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya Fakruzzaman

Terpisah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Fakruzzaman saat dimintai tanggaoannya kepada pikiranmerdeka.co, mengatakan, pihak yang menyebarkan informasi pemerintah setempat menganak tirikan Kecamatan Jangka, tidak mengerti penempatan anggaran pembangunan. Ia menilai, ada pihak yang memiliki kepentingan politik pada pilkada setempat.

“Kalau tidak mengerti tata cara penempatan anggaran pembangunan, jangan menebar fitnah lah. Dalam penempatan dana, anggaran ada bermacam di dalam DAK itu. Ada DAK untuk Pertanian, Perikanan, perkebunan ada untuk PU dan lain-lainnya, jadi salah memahami kalau melihat hanya sebatas di satu sisi, bisa jadi ada dana yang telah diplot melalui Otsus ataupun lainnya, seharusnya jangan memangkas kata-kata yang bisa menjadi fitnah,” sebut Fakruzzaman.

Fakruzzaman menjelaskan, anggaran pembangunan untuk Kecamatan Bandar Dua, bukan terlalu banyak tetapi penempatan dana tersebut dilakukan karena ada satu unit jembatan penghubung antara Gampong Kumba dengan Blang Miroe yang hendak dibangun, yang anggarannya mencapai sekitar Rp 14 milyar.

“Jembatan tersebut sangat dibutuhkan, karena sudah diusulkan oleh masyarakat dari tahun 1980 silam, agar warga tidak terisolir. baru tahun ini bisa terpenuhi. Dan jembatan tersebutkan tidak mungkin bisa dibangun dengan sapu lidi, atau dengan anggaran Rp 1 milyar, karena jembata tersebut lumayan besar, terangnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan dua ruas jalan di Kecamatan Jangka Buya telah dimasuk rencana pembangunannya. “Jalan Gampong Cot ke Kiran Baro dan jalan Muko Jurong ke Kiran Dayah, itu sudah ada anggaran, yang lainnya akan terus kita upayakan juga. Jadi masalah DAK yang tidak ada untuk Kecamatan Jangka Buya ini, jangan sampai dibawa untuk kepentingan unsur politik pilkada tahun depan,” paparnya.

Wakil ketua DPRK kabupaten Pidie Jaya itu berharap, agar pihak-pihak yang berkepentingan pada Pilkada setempat tahun 2018 mendatang, tidak membuat gaduh dengan menabar fitnah dengan memanfaat persoalam DAK tersebut.

“Silah jadi timses, tapi jangan menabar fitnah, hanya karena ada keinginan merebut kekuasaan pada pilkada yang akan datang, karena yang ingin maju kedepan belum tentu lebih baik, orang lain sudah bekerja, sedangkan kita masih sebatas bermimpi,” sebutnya.()

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

PKK Pidie Pilih Duta Posyandu Terintegrasi
Ketua Tim PKK Kabupaten Pidie, Syarifah Ahmad saat memberi sambutannya pada acara pemilihan duta posyandu berintegritasi di pendopo Bupati Pidie, Senin (28/8) (Pikiran Merdeka/Ist)

PKK Pidie Pilih Duta Posyandu Terintegrasi