DSC02849 1536x864 1
Koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, Rabu (10/3/2021). [Dok. Ist]

PM, Banda Aceh – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Fadhil berkoordinasi ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, Rabu (10/3/2021).

Pertemuan itu terkait regulasi dan kewenangan di ranah telekomunikasi seperti yang tertera dalam UU Pemda, yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah daerah, namun kini berada di pemerintah pusat.

Fadhil mengatakan ada beberapa perubahan, di antaranya soal rekomendasi terhadap pembangunan tower di Banda Aceh. “Misalnya beberapa hal pembangunan jaringan telekomunikasi oleh provider dengan maksud semakin luas akses jaringan telekomunikasi kepada masyarakat,” kata Fadhil.

Ada hal yang harus diantisipasi, yakni pertanggungjawaban jika terjadi hal-hal negatif terhadap pembangunan tower ini semisal gangguan, ancaman, bahaya dan kejadian tak diinginkan lainnya.

“Inilah yang sedang kita koordinasikan,” jelasnya saat berkunjung ke Balai Monitor (Balmon).

Untuk diketahui, sejauh ini kewenangan Diskominfotik hanya menentukan boleh atau tidaknya memberikan IMB kepada pihak pembangunan tower. “Kita sedang menunggu beberapa regulasi dan terus kita upayakan ke pemerintah pusat, untuk memperjelas kewenangan tersebut,” ungkapnya.

Menyahuti hal tersebut, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, Muhamad Saleh berjanji akan menyampaikan ke pimpinan terkait soal beberapa kewenangan yang sempat ditiadakan agar berfungsi kembali.

“Kami membahas terkait tupoksi antara Diskominfotik dan Balmon Aceh. Dimana ada beberapa kewenangan yang sudah ditiadakan. Hal ini karena untuk memperjelas jika ada sengketa siapa yang akan menyelesaikan dan beberapa permasalahan lain yang mungkin timbul di lapangan,” jelasnya.

Ia mengaku perubahan terjadi sangat cepat, karena itu ia akan segera menyusuri data dan fakta hukum untuk memperjelas kewenangan tersebut.

Terakhir Saleh berharap masyarakat pengguna spektrum dan radio dapat menaati dasar hukum serta hubungan dengan lingkungan.

“Kadang ada misinformasi, dibilang kewenangan kita padahal bukan, inilah bersama-sama mari kita minimalisir ke depannya,” pungkasnya.(*)

Komentar