KonsolidasiPPSDAGayo 1
Dok. HAkA

PM, Bener Meriah – Forum Perempuan Penjaga Sumber Daya Alam (PPSDA) bersama Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menggelar Konsolidasi Perempuan Penjaga Sumber Daya Alam-Gayo, sejak tanggal 15 hingga 17 November 2020.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Damaran Baru, Bener Meriah ini menghadirkan 25 anggota PPSDA dari kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, serta menghadirkan beberapa tokoh multi-sektor yang selama ini mengawal isu sumber daya alam.

Konsolidasi ini menyingkap peran penting perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya di Gayo. Kendati kerap dipandang sebelah mata, namun dalam kenyataan sehari-hari perempuan lebih dekat dengan lingkungan yang jadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka.

“Rusaknya sumber daya alam, bisa berdampak pada rusaknya ruang hidup masyarakat, terutama kaum perempuan,” ujar Program Officer, Rubama dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).

Peran itu kentara dalam berbagai komunitas, salah satunya gerakan yang diinisiasi perempuan di Desa Damaran Baru, Timang Gajah, Bener Meriah. Desa ini kini memiliki Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) yang dipelopori oleh perempuan.

Melalui proses panjang, LPHK Damaran Baru berhasil memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa yang diberikan oleh KLHK pada November 2019 dengan luas 251 Ha.

Tak hanya disitu, gerakan serupa juga dilakukan di Kelompok Singkite, perkumpulan yang menaungi perempuan dari Kampung Bergang. Mereka aktif menggalang penolakan terhadap kegiatan penebangan illegal.

Sebagai alternatif untuk menunjang ekonomi kelompok, Singkite memanfaatkan sumber-sumber alam di sekitarnya, seperti membuat sabun mandi, lulur dan scrub menggunakan bahan dasar kopi yang merupakan potensi alam lokal.

“Tentu, cerita sukses tersebut adalah salah satu dari sekian banyak capaian-capaian penting dari gerakan komunitas perempuan di Aceh,” ujar Rubama.

Mendorong Partisipasi dan Kontrol Perempuan

Adapun forum PPSDA dibentuk pada Desember 2019 lalu sebagai wadah upaya kelompok perempuan di seluruh Aceh dalam melestarikan sumber daya alam di lingkungan mereka. Para perempuan dari 20 kabupaten/kota di Aceh dapat berkonsolidasi menyelamatkan sumber kehidupan, dan pelestarian alam secara berkelanjutan.

Pertemuan selama tiga hari terakhir, ujar Rubama, ingin menguatkan sikap bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam tak hanya bicara wewenang pengambil kebijakan, namun juga partisipasi dan kontrol publik.

“Perempuan masuk ke dalamnya. Karena itu pemerintah daerah perlu berkomitmen untuk melahirkan kebijakan yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkontribusi,” tegasnya.

Rekam jejak perempuan dalam pelestarian lingkungan bahkan diakui oleh Reje Kampung Damaran Baru, Abdul Gani. Ia teringat, saat banjir bandang di desa mereka tahun 2015 silam, semangat perempuan lah yang membuat mereka bisa kembali bangkit.

“Saya berharap semangat itu dapat menular ke perempuan Gayo lainnya,” kata Abdul Gani dalam sambutannya.

Tokoh perempuan Gayo, Samsidar menyebut sejarah perempuan di kawasan dataran tinggi Aceh itu sangat lekat dengan alam. Perempuan gayo, ungkapnya, merupakan peramu hasil hutan dan ahli pengobatan. Hal ini jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda.

“Karena itu aneh sekali jika sekarang perempuan yang menuntut ilmu, pergi ke hutan, itu semua dianggap tabu,” kata Samsidar saat sesi talkshow di hari kedua kegiatan tersebut.

Terbatasnya ruang gerak perempuan saat ini, diakui salah seorang perwakilan Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah, sebagai sebuah kemunduran. “Hal ini lah yang butuh diubah, dengan mengembalikan ruang perempuan dalam berpartisipasi aktif, sama saja melestarikan adat Gayo.”

“Gayo Tak Bisa Maju Tanpa Peran Perempuan”

Tgk Syarkawi pada kesempatan itu menegaskan, adat Gayo pada dasarnya egaliter. Aset sosial ini baginya patut dipertahankan.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten sangat mendukung gerakan ini, karena kita tidak bisa maju tanpa perempuan,” jelasnya.

Yusdarita, sebagai ketua PPSDA mengungkapkan hal serupa. Dalam sejarahnya, perempuan Gayo telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi Tanah Gayo tanpa mereka sadari, dan tentunya ini berdampak terhadap wilayah kelola dan ekonomi hijau Aceh. Sayangnya, kata dia, kegiatan ini masih dipandang sebelah mata, ruang gerak perempuan pun kecil untuk berkontribusi dalam lingkup yang lebih besar.

“Dengan forum ini lah kami para perempuan saling menguatkan. Kami sangat menghargai para tokoh dan organisasi yang turut mendukung perempuan. Karena kerja sama antara perempuan dan laki-laki perlu dilaksanakan demi kelestarian kita semua,” imbau Yusdarita. (*)

 

 

Komentar