[quote]Oleh M Rizwan Haji Ali[/quote]

Sejumlah partai politik lokal baru mendaftar ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Pendaftaran partai politik lokal tersebut menunjukkan bahwa pergulatan politik babak lanjutan setelah Pemilukada 2012 telah dimulai. Apalagi, sejumlah mantan kombatan GAM dan aktivis politik lokal yang menjadi Tim Sukses mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, juga membuktikan janji politik mereka untuk membentuk Partai Politik baru setelah Pemilukada selesai. Mereka telah mendaftarkan sebuah partai lokal baru dengan nama Partai Nasional Aceh (PNA).

Pertanyaan yang ingin dijawab oleh tulisan ini adalah logika elektoral apa yang digunakan oleh para pendaftar partai politik baru tersebut untuk menghadapi babak lanjutan dari kompetisi politik Aceh pasca Pemilukada 2012?

Pada pemilu legislatif 2009, kekuatan politik lokal di Aceh terbelah baik dari sisi gerakan maupun isu. Dari sisi gerakan, setelah GAM melakukan transformasi politik dengan membentuk Partai Aceh, aktivis sipil di luar GAM juga melembagakan kekuatan politik mereka dalam partai politik. Diantaranya SIRA, PRA dan PDA. Keterbelahan politik ini sempat meruncing pada saat kampanye tahun 2009 karena adanya kontestasi yang tajam antar partai politik lokal. Akhir dari kontestasi itu adalah kalah telaknya partai politik lokal di luar Partai Aceh, dan terbukanya ruang bagi partai nasional terutama Partai Demokrat untuk mensahihkan posisi politik mereka di Aceh.

Dari sisi gerakan politik, keterbelahan ini sangat bisa dipahami. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat menginginkan supaya kekuatan politik lokal dilembagakan secara solid hanya dalam satu wadah partai politik lokal. Tujuannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Aceh dan memperkuat posisi tawar Aceh dengan Jakarta. Namun, dari sisi keterbukaan dan pluralisme politik, pemunculan partai lokal tunggal akan mengesankan tereduksinya nilai-nilai demokrasi dalam dinamika politik Aceh.

Terlepas dari keterbelahan gerakan politik tersebut, satu hal yang bisa dipastikan bahwa Partai Aceh berhasil menindaklanjuti basis sosial politik yang mereka miliki di masa perang berlangsung menjadi mandat politik demokratis dalam pemilu. Ada kontinuitas dan konsistensi antara logika basis sosial politik GAM dengan logika elektoral Partai Aceh yang menang besar di hampir seluruh Aceh saat Pemilu 2009.  Hanya saja, kritik yang sering disampaikan adalah Partai Aceh mengalami kesukaran untuk menjalani fase baru demokrasi karena pengalaman mendalam mereka di masa perang.

Kesukaran dalam proses transformasi GAM menjadi partai politik boleh terlihat dari adanya regrouping dalam tubuh mantan kombatan GAM yang ditandai dengan munculnya kandidat-kandidat mantan kombatan yang bertanding tanpa menggunakan bendera Partai Aceh. Malangnya, semua kandidat tersebut kalah dalam pemilukada dan tersingkir dari kekuasaan politik dan partai. Sebagian dari mereka yang tersingkir melakukan regrouping baru dengan menyusun partai politik lokal tandingan dengan modal hasil pemilukada 2012 ini.

Dari sisi isu, keterbelahan politik juga terjadi. Kita mencatat bahwa hak-hak pendirian partai politik sendiri sempat menjadi gumpalan persoalan yang membuat atmosfer politik Aceh sempat berwarna hitam. Mantan GAM melihat perlunya partai politik lokal tunggal, sementara aktivis sipil melihat perlunya varian-varian partai politik lokal di Aceh yang mewakili keragaman suasana politik dalam masyarakat Aceh. Di luar isu parlok, juga terjadi keterbelahan pada isu implementasi qanun jinayah, kekuasaan lembaga wali nanggroe, dan yang paling akhir tentang keberadaan calon independen dalam Pemilukada 2012.

Performa Elektoral

Dari semua keterbelahan politik tersebut, Partai Aceh masih tetap mampu mengendalikan penampilan elektoral mereka meskipun sempat diragukan akan mengalami penurunan dukungan politik elektoral sebelum digelarnya Pemilukada 2012. Apalagi keterbelahan itu makin kentara ketika sejumlah mantan kombatan melakukan regrouping politik baru karena kecewa dengan proses politik yang ada.

Kemenangan para kandidat dari Partai Aceh terutama di daerah yang dulunya gagal mereka rebut dalam pemilihan kepala daerah seperti di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa terlembagakannya gerakan politik GAM dalam Partai Aceh memberi keuntungan politik terhadap performa elektoral mereka di daerah-daerah tersebut. Di Kota Langsa yang secara geopolitik bukan basis politik PA, kandidat PA berhasil maju ke putaran kedua menantang incumbent. Walaupun mereka kalah di Aceh Barat, tetapi Ramli MS kandidat yang maju ke putaran kedua di samping berposisi sebagai incumbent tetapi memiliki akar pengaruh yang kuat ke tubuh kombatan di lapangan.

Fakta-fakta politik ini menunjukkan bahwa tidak mudah melakukan pemindahan dukungan politik masyarakat dari satu partai politik ke partai politik lainnya. Dalam studi tentang politik dikenal yang namanya ID’s Party atau identitas partai. Identitas partai -apalagi yang ekstrim- memiliki pengaruh kuat dalam penentuan pilihan politik. Apalagi kalau identitasi partai tersebut sudah tertanam jauh puluhan tahun sebagai kesinambungan dari satu ideologi politik perlawanan. Menurut hasil survey yang dilakukan terhadap partai-partai politik di Indonesia menunjukkan adanya konsistensi antara pilihan politik dengan identitas partai politik, terutama bagi pemilih yang tidak terlalu kritis.

Celah Politik

Tantangan bagi partai politik lokal baru tentu saja adalah sejauh mana mereka memiliki tiga hal yang sangat penting dalam perspektif integrasi gerakan sosial. Yang pertama, political opportunity (kesempatan politik), yaitu apakah tersedia satu kondisi sosial politik di Aceh yang membuka celah bagi partai lokal baru untuk tampil sebagai partai politik lokal yang bisa menggeser dominasi partai politik lokal yang sudah ada. Celah politik ini dapat terbentuk apabila kondisi partai politik lokal yang dominan sekarang sedang dalam kondisi rentan dan rapuh sehingga membuka kesempatan kepada pesaingnya.

Kedua, struktur mobilisasi, apakah partai politik lokal baru punya struktur mobilisasi yang sekuat dimiliki oleh partai politik lokal yang sudah ada. Ketiga, framing process (proses pembingkaian), yang di dalamnya dibutuhkan satu mekanisme kognitif untuk mempengaruhi alam pikir pemilih dan sehingga mampu menggerakkan mereka sebagai dalam satu aksi kolektif sebagaimana dilakukan oleh Partai Aceh misalnya dengan isu penyelamatan perdamaian dan self-government-nya.

Kalau ketiga kondisi ini tidak tersedia, saya menduga, sejumlah partai politik lokal baru tersebut tidak dibangun di atas satu logika elektoral yang sahih. Wallahu’alam.[*]

*Penulis Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Malikussaleh.

Komentar