PM, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menekankan semua pihak perlu saling berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting di Kota Banda Aceh, yang disebutnya sebagai etalasenya Aceh.
“Saya berharap penanganan stunting ini harus melibatkan semua stakeholder. Artinya, bukan ranah bidang kesehatan saja, tetapi juga ranah bidang lainnya seperti bidang pendidikan, budaya, bahkan harus melibatkan ulama,” ujarnya saat menerima kunjungan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Banda Aceh, Senin lalu (6/2/2023).
Berdasarkan data dari Dinkes Banda Aceh, angka stunting di Banda Aceh mencapai 23,4 persen. Sementara data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyatakan, Aceh menempati posisi ketiga dengan angka 33,2 persen setelah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 37,8 persen.
Tingginya angka stunting tersebut, kata Farid, diketahui setelah warga Banda Aceh membawakan anaknya ke posyandu.
Karena itu, Farid menambahkan, komisi terkait di DPRK terus mengawal agar intervensi kesehatan di Kota Banda Aceh menjadi lebih baik. Sinergisasi DPRK dan Pemko Banda Aceh dengan IDI Banda Aceh sebagai starting point di bidang kesehatan harus lebih baik, termasuk dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan.
Sementara itu, Ketua IDI Kota Banda Aceh, dr Muntadhar dalam kesempatan itu menyahuti masukan tersebut. Dirinya menyampaikan hal serupa, bahwa penting berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting ini.
“Jika peran tenaga kesehatan menangani stunting 100 persen, hanya 30 persen dapat dilakukan, selebihnya 70 persen perlu melibatkan sektor lainnya,” sebutnya.
Muntadhar menambahkan, kerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh bisa berbentuk riset terhadap kasus stunting yang muncul di Kota Banda Aceh. [*]
