Foto: PM/Oviyandi Emnur

Kalangan ekonom menilai, penyerapan anggaran yang rendah merupakan penyakit tahunan yang dipicu keterlambatan pengesahan APBA.

“Faktor utama yang membuat serapan anggaran rendah, karena ‘ketuk palu’ memang selalu terlambat,” kata pengamat ekonomi Unsyiah, Effendi Hasan.

Menurut dia, pembahasan anggaran semestinya sudah final dilakukan di bulan Desember tahun sebelumnya. Dengan demikian, memasuki bulan Januari tahun anggaran berjalan masing-masing SKPA sudah dapat melakukan kegiatan dan menjalankan programnya.

Namun, kata Efendi, yang terjadi adalah adanya tarik-ulur antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBA. Sehingga pengesahan APBA terlambat dilakukan dan berdampak pada tidak dapat dieksekusinya pada awal tahun oleh SKPA.

Dikatakannya, tketerlambatan tersebut merupakan konstribusi kedua belah pihak. Untuk itu, dirinya berharap ke depan komunikasi antara pemerintahan baru dengan DPRA dapat lebih baik. Sehingga kejadian keterlambatan pengesahan APBA tidak terulang lagi.

“Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, komunikasi politik antara kedua belah pihak harus berjalan dengan baik. Tidak perlu dikembangkan hal-hal yang kecil yang berdampak pada molornya pengesahan anggaran,” harapnya.

 

ROMBAK KABINET

Guna mempercepat realisasi penyerapan APBA, terutama dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa yang saat ini masih terlambat, beberapa waktu lalu Gubernur Aceh melantik sejumlah pejabat eselon.

“Dari hasil evaluasi yang kami lakukan beberapa waktu terakhir ini, kami menemukan ada sejumlah SKPA yang menunjukkan kinerja belum memuaskan. Parameternya, antara lain masih minimnya serapan anggaran hingga akhir Agustus ini. Bahkan empat bulan menjelang berakhirnya masa anggaran 2017, serapan APBA masih di bawah 40 persen,” kata Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, usai melantik dua pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa (29/08/2017) lalu.

Untuk melakukan percepatan dan mendorong kinerja SKPA lebih baik lagi, sambung Nova, maka penyegaran harus dilakukan secepat mungkin. “Untuk itu, pergantian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama harus kita lakukan,” ujar Nova.

Kepada pejabat yang dilantik, Nova meminta agar bergerak cepat memaksimalkan pencapaian dari tugas-tugas yang telah diprogramkan, mengingat masa anggaran tahun ini hanya tinggal empat bulan lagi. “Saudara harus bisa mengkoordinasikan, menjalankan, mengendalikan dan mengevaluasi semua program yang telah dirancang,” kata Nova saat itu.

Nova juga mengingatkan seluruh pimpinan SKPA agar segera berbenah dengan meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan semua potensi yang ada agar mampu menunjukkan kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, adil dan melayani sebagaimana visi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022.[]

Komentar