Pemenuhan kebutuhan energi, termasuk energi listrik, merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh ke depan. Karena itu, upaya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

 

Provinsi Aceh memiliki kekayaan alam berlimpah, termasuk potensi pembangkit listrik yang bersumber dari alam. Tidak bisa dipungkiri, bumi Aceh memang menympan banyak sumber daya energi terbarukan (renewable energy) seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan energi panas bumi, yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengurangi ketergantungan manusia terhadap sumber energi fosil yang menjadi salah satu faktor pemicu perubahan iklim.

Potensi sumber daya energi terbarukan itu, seprti panas bumi (geothermal) di Seulawah Aceh Besar dan Jaboi Sabang. Lalu ada sungai dengan air deras di sejumlah daerah, seperti Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, hingga pantai Barat-Selatan. Belum lagi energi yang bisa dihasilkan dari angin dan panas matahari. Bila semuanya tergarap dengan baik, diyakini Aceh menjadi penyokong utama ketahanan energi nasional.

Saat ini, Pemerintah Aceh bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di kawasan Aceh Tengah. Lalu Pemerintah Aceh sudah meneken penggarapan proyek geotermal Seulawah Agam dengan Pertamina.

Untuk proyek geotermal, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah memastikan pihaknya akan melanjutkan proyek tersebut. “Pemerintah Aceh akan tetap melanjutkan proyek Geothermal Seulawah yang nantinya akan dikelola oleh Pertamina dengan skema yang berbeda,” sebutnya.

Sementara untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 & 2 saat ini terus dipacu pengerjaannya. Proyek tersebut berlokasi di bagian tengah pegunungan atau di arah barat Danau Laut Tawar, tak jauh dari Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Sumber energi listrik yang memanfaatkan potensi air di hulu sungai (krueng) Peusangan tersebut sudah diketahui dengan beberapa studi pendahuluan sejak 1970-an. Studi kelayakan dilakukan dengan program bantuan teknik dari Pemerintah Belgia pada 1984-1988. Sedangkan desain rinci dan dokumen lelang proyek disiapkan sejak 1992 sampai 1994 yang didanai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). S

Setelah sempat terhenti akibat imbas konflik, akhirnya pada 2006 (saat kondisi Aceh semakin kondusif) PLN mengusulkan bantuan dana kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk proyek PLTA Peusangan. JBIC mengirimkan misi mereka pada Agustus dan November 2006. Kemudian pada akhir Maret 2007, perjanjian pinjaman baru disepakati antara PLN dan JBIC untuk kelanjutan proyek tersebut.

Baik Pemerintah Aceh maupun PLN mengharapkan, pada tahun 2020 proyek yang dibiayai dari pinjaman Jepang itu bisa beroperasi dan masuk sistem interkoneksi, sehingga bisa mengatasi keterbatasan energi listrik di wilayah Aceh-Sumut.

RAMAH LINGKUNGAN

Proyek PLTA Peusangan berkapasitas 88.0MW dengan jaringan transmisi 150 KV, dan jaringan distribusi 20 KV. Keberadaan proyek ini akan mengarah pada perbaikan iklim investasi dengan memberikan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh.

Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan global. Skema pengembangan energi listrik ini mempunyai tipe “run-off-river” yaitu sebagai pengembangan proyek energi yang ramah lingkungan, sehingga proyek ini mampu mengurangi beban finansial, mencegah dampak lingkungan sosial, dan memberikan kontribusi kebijaksanaan Mekanisme Pembangunan yang Bersih (CDM=Clean Development Mecahnism), tanpa kehilangan keaslian lingkungan.

Kehadiran PLTA Peusangan dimaksudkan untuk mengatasi situasi listrik yang terbatas dan meningkatkan stabilitas beban puncak listrik pada sistem kelistrikan Aceh-Sumatera Utara. Proyek tersebut terdiri dari sebuah bendung pengatur dan dua buah pusat pembangkit, yaitu PLTA 1 & 2 dengan tipe kaskade yang dibangun pada hulu sungai Peusangan.

Dengan memanfaatkan air Danau Laut Tawar dan Sungai Peusangan yang mempunyai total head 415.2 m menghasilkan energi tahunan sebesar 323.2GWh dengan kapasitas terpasang sebesar 88.0 MW. Nantinya, energi listrik yang dihasilkan PLTA Peusangan akan dipasok ke seluruh Sumatera Utara dan Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan guna membahas energi Aceh. (IST)

KETAHANAN ENERGI

Bila dimanfaatkan secara optimal, sumber daya alam Aceh dipastikan dapat menyokong ketahanan nasional. Salah satunya adalah gas bumi yang ada di Aceh.

“Potensi gas di Aceh mampu mendukung Program Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW. Tidak hanya itu, potensi ini juga dapat memenuhi kebutuhan gas Aceh, Sumatera Bagian Utara, dan daerah sekitarnya,” kata Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi), Hilmi Panigoro.

Hal itu dikatakannya dalam seminar ‘Potensi Gas Blok A untuk Pembangkit Listrik di Aceh dan Sumbagut’ yang diselenggarakan Universitas Syiah Kuala dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Kampus Unsyiah, Banda Aceh, Jumat (21/7).

Hilmi menjelaskan, MedcoEnergi melalui anak usahanya PT Medco E&P Malaka sedang menggarap potensi gas di Blok A, Aceh Timur, untuk memenuhi kebutuhan gas pada industri di Aceh dan Sumatera Utara. Ada tiga lapangan gas yang sedang dikembangkan, yakni lapangan Alur Siwah, Alur Rambong, dan Julu Rayeu.

“Ketiga lapangan gas ini memiliki kapasitas produksi 63 BBTUD untuk industri domestik dan listrik. Proyek pengembangan ini diharapkan bisa mulai berproduksi pada semester pertama 2018,” paparnya.

Hilmi menegaskan, proyek tersebut akan memberikan kontribusi pendapatan kepada Aceh, negara serta membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha, baik untuk pengusaha lokal maupun pengusaha nasional.

Selain ketiga lapangan tersebut, masih terdapat potensi gas besar lainnya di lapangan Kuala Langsa dan Matang, dengan potensi yang belum digarap sekitar 2-3 TCF. Pengembangan kedua lapangan ini diharapkan dapat menghasilkan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik yang mampu menghasilkan listrik sekitar 1.000-1.200 MW untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 15 tahun.

“Saat ini, kami sedang melakukan pembicaraan dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk dapat segera mempercepat pengembangan Lapangan Matang dan Kuala Langsa,” papar Hilmi.

Menurutnya, pengembangan  kedua  lapangan ini  akan memberikan  potensi pendapatan yang cukup besar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, pengembangan lanjutan Blok A juga akan membawa manfaat lain bagi masyarakat Aceh, seperti terciptanya lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, menarik investor, dan mempercepat pembangunan di Aceh.

Dengan pemanfaatan berbagai sumber daya alam, dipastikan Aceh ke depan akan menjadi lambung energi terbesar di republik ini. Tidak saja tercukupi kebutuhan pasokan listrik untuk Aceh dan Sumut, tapi juga Aceh akan menjadi penyokong utama ketahanan energi nasional.[***]

Komentar