Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi-Nova memiliki komitmen kuat mewujudkan misi Aceh Troe. Salah satunya melalui kemandirian pangan.
Kemandirian dan ketahanan pangan masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh belakangan ini. Sebagai daerah yang dikaruniai sumberdaya alam pertanian yang subur, seharusnya Aceh sudah tidak lagi bergantung pada komunitas pangan yang dipasok dari luar dearah, apalagi luar negeri. Namun, kondisi tersebut masih sulit dihindari.
Tentu saja Pemerintah Aceh sudah banyak berbuat dalam upaya mengatasi kemandirian dan ketahanan pangan tersebut, meski perkembangannya masih belum optimal. Apalagi dengan kondisi Aceh pascakonfnflik, tantangan sektor pertanian kian kompleks.
Sekarang ini, tantangan yang harus dijawab Pemerintah Aceh tidak saja bagaimana mampu meningkatkan produksi dalam rangka menjaga ketahanan dan keamanan pangan, tetapi lebih dari itu, yakni juga menyangkut bagaimana meningkatkan kesejahteraan terhadap pelaku dalam sektor pertanian pangan.
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi-Nova memiliki komitmen kuat mewujudkan misi Aceh Troe. Salah satunya melalui kemandirian pangan.seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.
Karena itu pula, Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Aceh Tahun 2017 secara khusus mengangkat tema ‘Melalui pemberdayaan usaha pangan, kita wujudkan kemandirian pangan gampong menuju Aceh Troe’.
Rakor yang digelar di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu 15 November 2017, dan dibuka Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu membahas langkah-langkah terbaik untuk mewujudkan ketersediaan dan pemenuhan pangan di masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan.
Dalam pertemuan itu, para pihak terkait juga menyusun program yang terencana dan terukur untuk potensi rawan pangan di Aceh. Dalam arahannya, Wagub Nova Iriansyah meminta Dewan Ketahanan Pangan (DKP) untuk membantu gubernur dan bupati serta walikota dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan.
“Sektor pertanian menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja terbesar. Hampir mencapai 35 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada. Kontribusi sektor tani terhadap PDRB Aceh juga cukup besar, yakni mencapai 30 persen,” sebut Wagub.
Namun, Nova Iriansyah mengakui bahwa Aceh masih menghadapi kualitas SDM yang rendah. Akses dan distribusi yang belum lancar. Stabilitas harga pangan yang bervariasi. “Dan semuanya, sangat mempengaruhi kecukupan pangan,” katanya.
Berdasarkan survey kerawanan pangan yang dilakukan oleh Food Security and Vulnerability Atlas (SFVA) tahun 2014, ditemukan fakta masih terdapat 108 kecamatan dari 260 kecamatan di Aceh yang dikategorikan rawan pangan. “Semua itu antara lain disebabkan faktor kemiskinan, akses air bersih, akses listrik serta masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di pedesaan,” katanya.
Nova Iriansyah berharap, masalah ini dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah Aceh menetapkan kemandirian pangan menjadi salah satu isu strategis yang harus diprioritaskan.
APRESIASI UNTUK PETANI
Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi Kepala Dinas Pangan Aceh Ir. Masnun, M.Si menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kepada enam warga Aceh yang dianggap telah berprestasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha.
Penghargaan itu diberikan seusai Wagub Nova Iriansyah membuka Rapat Koordinasi Dewan ketahanan Pangan Aceh, Rabu (15/11/2017) malam, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Wagub Nova Iriansyah mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pribadi atau kelompok yang telah turut membantu tugas-tugas pemerintah dalam hal mempertahankan kedaulatan pangan khususnya di Aceh.
“Sesuai dengan visi-misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yang diformulasikan dalam terminologi ‘Aceh Troe’, maka ketersediaan pangan harus dapat menjamin keamanan pangan sehingga tidak terjadi multiple efek yang bisa menganggu stabilitas dan kerawanan sosial,” katanya.
Dia berharap, agar kehadiran Dewan Ketahan Pangan dapat membantu gubernur, bupati dan walikota dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan di daerah.
PANGAN UNGGULAN
Padi, jagung, dan kedelai atau Pajalai merupakan komoditi pangan andalan yang tertuang dalam perencanaan pertanian Pemerintah Aceh. Selama 2017, Pemerintah Aceh menargetkan capaian produksi padi sekitar 2,9 juta ton, jagung sekitar 249 ribu ton, dan kedelai 48 juta ton.
“Target ini tidak bisa dikatakan kecil, butuh kerja keras dan bantuan semua pihak,” kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
Gubernur yang lihai menerbangkan pesawat ini menyebutkan, semua pihak perlu menjalin kerja sama guna menyalurkan bantuan kepada para petani di wilayah perdesaan. Irwandi juga mengimbau agar para penerima bantuan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar mencapai hasil yang maksimal.
Untuk itu, para petani dituntut untuk kompak, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Irwandi meyakini, perhatian dari Dandim, camat, dan para keuchik efektif dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh pelosok Aceh.
Seperti diketahui, sekitar 30% luas daratan Aceh merupakan kawasan pertanian dan perkebunan. Sementara itu, dari 5 juta penduduk Aceh, sebagian besar di antaranya tinggal di perdesaan dan sebagian besarnya petani.
“Sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar di daerah ini, yakni hampir 35% dari jumlah angkatan kerja yang ada. Tidak heran jika kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Aceh di atas 30%, jauh melebihi sektor-sektor lainnya. Karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh,” tegas Irwandi.
Karena itu pula, selama kepemimpinan Irwandi-Nova, Pemerintah Aceh gencarkan menyalurkan bantuan bibit kumoditas unggulan kepada para petani. Irwandi menjelaskan, bibit padi jenis IPB-8 yang dibagikan itu merupakan bibit unggul yang mampu menghasilkan gabah sebanyak 8 hingga 14 ton per hektare.
“Jika gabah dihargai Rp5 juta per ton, maka dalam satu hektare saja, para petani sudah menghasilkan uang sebanyak Rp70 juta, minimal 8 ton atau sebesar Rp40 juta,” katanya.[]
Belum ada komentar