PM, Labuhan Haji – Pemberian bantuan kapal motor (bot) sarana penangkapan ikan dari Pemerintah Aceh untuk sejumlah kelompok nelayan di Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, tidak transparan. Bantuan tersebut disinyalir diberikan kepada nelayan yang tidak mengajukan proposal.
“Yang mengajukan proposal tidak dapat, melah yang tidak ada proposal yang dapat,” kata Bendahara kelompok nelayan Jasa Laot Kecamatan Labuhan Haji Barat, Jumari Abbas (Muad) kepada sejumlah wartawan dalam konfrensi pers di kediamannya, Sabtu (11/1).
Disebutkan, pihaknya sangat menyayangkan tidak transparannya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Seharusnya pemerintah bisa lebih transparan dalam memberikan bantuan kalau memang ingin menyejahterakan rakyatnya,” kata Muad.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak tepat sasaran, sebab selain alokasinya salah, pihaknya menilai pemberian bantuan tersebut ada permainan oknum-oknum tertentu.
“Jika pemerintah berlaku adil, seharusnya memberikan bantuan tersebut kepada pihak yang benar-benar membutuhkan yang selama ini telah berusaha keras dalam pengurusannya,” sebut Muad.
Terkait masalah itu, lanjut Muad, pihaknya akan menahan sementara dua unit bot kapasitas 40 GT senilai Rp4 miliar lebih guna menunggu ada penjelasan dari pihak terkait.
“Bila bot itu bukan untuk kami, pemerintah diharapkan memberikan satu unit bot tersebut kepada kelompok nelayan kami selaku pemohon,” tegas Muad.
Sementara itu, seoarang anggota tim pemenangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) pada Pemilukada lalu, Hermansyah alias Herman Kobra saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan terkait masalah itu mengakatan, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah lebih transparan, mengingat ZIKIR merupakan harapan masyarakat Aceh.
“Kita khawatir, ketika Pemerintah Aceh tidak tanggap dengan keadaan riil di lapangan, akan berpengaruh pada penentuan kebijakan di tingkat bawah,” sebut Herman.
Menurutnya, situasi dan kondisi di lapangan saat ini sedikit menegangkan, sebab sejumlah anggota kelompok nelayan merasa tidak percaya dengan kebijakan pemerintah.
“Kita harapkan pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus meninjau ulang, jika memang bantuan ini untuk memakmurkan masyarakat nelayan Aceh khususnya di Kecamatan Labuhan Haji Barat,” demikian tandasnya. [Syahrizal]
Foto: Syahrizal
Bot Bantuan: Sejumlah anggota kelompok nelayan Jasa Laot Kecamatan Labuhan Haji Barat menduduki dua unit bot bantuan Pemerintah Aceh anggaran 2013 di pelabuhan nelayan setempat, Sabtu (11/1)
Belum ada komentar