e-KTP

e-KTP

Banda Aceh—Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan terdapat 90 ribu warga melakukan perekaman ganda pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Dari data yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri diketahui adanya 90 ribu warga merekam e-KTP lebih satu kali. Kita tidak tahu apa tujuan mereka melakukan perekaman data ganda itu,” katanya di Banda Aceh, Jumat (11/5).

Hal tersebut disampaikan Mendagri di sela-sela pemberian piagam penghargaan dan penyerahan e-KTP kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Kendati demikian, Gamawan Fauzi menyatakan masyarakat yang mencoba merekam ganda data diri tersebut semuanya ditolak oleh sistem yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri.

Disebutkan, upaya perekaman data e-KTP secara nasional sepanjang sekitar 1,5 tahun berjalan itu telah merekam sebanyak 72,2 juta penduduk.

Pemerintah Aceh serta Pemkab di 23 kabupaten dan kota di provinsi itu memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena telah merampungkan 90 persen perekaman e-KTP dari total penduduk wajib identitas diri sekitar 2,6 juta jiwa.

Mendagri menjelaskan, upaya mengelabui petugas perekaman data e-KTP tersebut tidak berhasil karena data dari kabupaten dan kota di Indonesia itu langsung terkirim ke pusat.

“Setiap data yang masuk itu pasti diketahui sebab kita menggunakan tiga sistem pengamanan agar tidak ada warga yang memiliki identitas ganda, seperti sebelumnya. Dulu, ada warga misalnya dari Jakarta juga mengantongi KTP Padang atau daerah lain di Indonesia,” katanya menambahkan.

Tiga sistem pengamanan digunakan untuk perekaman data e-KTP yakni foto, sidik jari dan retina mata dan diyakini tidak ada yang sama diantara total sekitar tujuh miliar penduduk dunia.

Bahkan, Mendagri Gamawan Fauzi memperlihatkan sejumlah warga yang berupaya melakukan perekaman data ganda. “Ada seorang warga merekam e-KTP di Sukabumi, Jawa Barat, kemudian orang yang sama juga melakukan perekaman data di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,” contohnya.

Mendagri juga menyebutkan, tercatat lebih tujuh juta orang warga telah memiliki KTP ganda di Tanah Air karena sistem pembuatan manual yang tidak terkoneksi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.[ant]

Komentar