PM, Banda Aceh – Pemerintah mulai mencairkan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH/BTH) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyaluran bantuan ini menandai pergeseran penanganan bencana ke fase transisi darurat, dengan fokus pada pemulihan awal dan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada pers, Selasa lalu menyampaikan bahwa pencairan BTH telah berjalan, khususnya di Sumatra Barat, melalui mekanisme pendampingan langsung di lokasi pengungsian.
“Per hari ini, pencairan dana tunggu hunian sudah mulai dilakukan. Masyarakat didatangi langsung, diverifikasi identitasnya, lalu diberikan buku rekening untuk pencairan,” ujar Abdul Muhari.
BNPB mencatat, 3.736 rekening telah dibuka oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan data resmi pemerintah daerah. Penyaluran BTH dilakukan secara bertahap, mengacu pada pendataan by name by address yang telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.
“Pendataan bersifat dinamis. Tahap pertama sudah selesai dan akan dilanjutkan seiring masuknya data kecamatan lain,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, verifikasi penerima mengoptimalkan data kependudukan Dukcapil hingga ke level administrasi terkecil, mulai dari RT, RW, dusun, gampong, desa, hingga kecamatan.
Selain itu, perbankan Himbara menerapkan skema jemput bola dengan mendatangi langsung titik-titik pengungsian dan desa terdampak. “Bukan masyarakat yang datang ke bank, tetapi bank yang hadir langsung ke lapangan agar hak warga dapat diterima tanpa hambatan,” tegas Abdul Muhari.
Besaran BTH ditetapkan Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan, khusus bagi warga yang tidak menempati hunian sementara dan memilih tinggal di rumah keluarga atau mengontrak tempat tinggal.
Secara keseluruhan, total rencana penyaluran DTH mencapai Rp13,1 miliar untuk 7.308 kepala keluarga yang tersebar di 15 kabupaten/kota pada tiga provinsi terdampak bencana.
Rinciannya untuk Aceh: Rp4.543.200.000 untuk 2.524 KK di tiga kabupaten/kota, Sumatra Utara: Rp4.771.800.000 untuk 2.651 KK di empat kabupaten/kota, dan Sumatra Barat: Rp3.839.400.000 untuk 2.133 KK di delapan kabupaten/kota.
“Akan terus kami perbarui proporsinya, seiring pendataan rumah rusak berat, berapa yang masuk skema hunian sementara dan berapa yang menerima DTH,” pungkas Abdul Muhari. []
Belum ada komentar