TPAKD Diminta Dukung Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh

IMG 20210609 WA0033 678x381 1
Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh. [Dok. Ist]

PM, Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, terkait rencana program kerja ke depan, Rabu lalu (9/6/2021).

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman hadir bersama para kepala SKPK terkait. Sementara Kepala OJK Aceh Yusri diwakili oleh Moishe Sofian selaku Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Aceh.

Pada kesempatan tersebut, OJK Aceh mengusulkan dua program untuk TPAKD Banda Aceh, yaitu Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) dan sosialisasi keuangan/ekonomi syariah.

Menurut Moishe Sofian, KPMR merupakan program yang baru-baru ini dicanangkan secara nasional.

“Dan untuk Banda Aceh telah memiliki basis yang kuat dengan adanya lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS),” katanya seraya menyatakan akan menyokong MMS dengan target 250 debitur baru.

Sementara mengenai keuangan syariah, OJK menilai secara umum realisasinya sudah bagus dengan akses 86 persen, berdasarkan survei pada 2019.

“Meski begitu, literasinya baru 44 persen. Artinya, masyarakat sudah banyak yang memakai tapi belum tau apa itu ekonomi syariah,” ujarnya.

“Literasi dan juga inklusi ekonomi syariah yang kita targetkan naik persentasenya, tentunya bekerja sama dengan Pemko Banda Aceh, khususnya melalui TPAKD,” ujarnya lagi.

Aminullah pun menyambut dengan tangan terbuka usulan program dari OJK Aceh tersebut. Menurutnya, kedua program itu akan sangat membantu masyarakat.

“Dengan PKMR bisa melepaskan masyarakat dari jerat rentenir. Kemudian masyarakat juga harus terbiasa menjalankan ekonomi syariah.”

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan saya berharap TPAKD dapat istiqamah dalam mendukung program memerangi rentenir dan membumikan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh,” katanya.

Selain MMS, Aminullah juga meminta agar melibatkan lembaga keuangan lain, seperti perbankan dalam program PKMR yang digagas OJK.

“Karena di samping pengusaha kecil, ada juga ‘Bank 47’ rentenir kelas kakap yang banyak menjerat pengusaha besar seperti kontraktor,” ungkapnya.(*)

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

rapat pemerintah aceh dan nasional
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, bersama para Menteri Kabinet Merah Putih, saat mengikuti Rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu, (10/1/2026). [Ist]

TKD Aceh 1,7 Triliun Tahun Ini Tanpa Pemotongan

Senjata api illegal sitaan Polda Aceh. (Foto PM/Taufan Mustafa)
Senjata sitaan Polda Aceh. Ada 32 pucuk senjata api laras panjang dan laras pendek, 4.955 butir peluru, 28 buah magazen dan satu granat sitaan dipamerkan, di halaman Mapolda Aceh, Jeulingke, Banda Aceh, (29/10/2015). Selain memamerkan sejnjata, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, Polda Aceh memusnahkan hampir satu ton ganja kering dan barang bukti narkoba lain berupa sabu, ekstasi, dan psikotropika. Taufan Mustafa.

Polda Aceh Pamer 32 Bedil Sitaan dan Basmi BB Narkoba