PM, SIGLI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, hingga hari ini belum membahas Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018. Mestinya, APBK tersebut disahkan sebelum 31 Desember 2017 lalu.
Wakil Ketua DPRK Pidie Jamaluddin Sp kepada wartawan, Kamis (4/1) mengatakan, terlambatnya pembahasan APBK 2018 dikarenakan pihak eksekutif belum menyerahkan dokumen laporan realisasi keuangan dan fisik penggunaan anggaran tahun 2017 lalu untuk bentuk Pansus.
Menurut Jamaluddin, sebelum pembahasan APBK tahun 2018 pihak legeslatif akan melakukan Pansus terlebih dulu terhadap realiasi keuangan dan fisik tahun 2017 lalu. “Legeslatif masih menunggu bahan laporan realisasi keuangan dan fisik untuk dilakukan pansus,” tegasnya.
Jamaluddin mengaku, dokumen APBK 2018 sudah diserahkan pada 19 Desember 2017 yang lalu, namun dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan belum diserahkan oleh eksekutif. “Hingga kemarin legeslatif sudah meminta bahannya dari eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk terlebih dulu dilakukan pansus, akan tetapi sampai sekarang belum diserahkan,” sebut Jamaluddin.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pidie Amiruddin, mengaku bahwa laporan realisasi keuangan dan fisik penggunaan anggaran tahun 2017 belum diserahkan sebagaimana yang diminta pihak legeslatif.
“Kemarin kami menerima surat permintaan laporan realisasi keuangan dan fisik dari legeslatif, InsyaAllah paling lambat Senin ini kita serahkan,” kata Sekda.
Menyangkut mekanisme pembahasan APBK itu sudah masuk keranah pihak legislatif. Hanya saja, pihaknya berharap agar APBK 2018 dapat segera dibahas, mengingat batas waktu pengesahan sudah habis.
“Kami berharap APBK 2018 dapat dibahas secepatnya, sehingga tidak menghambat proses pembangunan di Pidie,” pinta Sekda Pidie.()
Belum ada komentar