PM, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menjalin kerjasama erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah potensi kerawanan dalam distribusi logistik Pemilu 2024, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rentan.
Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., M.Si., Kepala Penyelidikan Kepolisian Masyarakat Division Hubungan Masyarakat Polri (Karopenmas Divhumas Polri), mengungkapkan hal ini di Jakarta.
“Seperti yang diketahui, tahun ini merupakan tahun politik dan tahap pemilu telah dimulai. Dinamika dalam tahapan pemilu harus diikuti dengan cermat, dan Polri telah mempersiapkan langkah-langkah keamanan dari tahap awal hingga tahap terakhir pemilu, termasuk pengamanan distribusi logistik dalam proses ini,” jelas Karopenmas, Jumat (3/11/23).
Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa Polri bertekad untuk menjaga keamanan di seluruh tahap Pemilu 2024, termasuk distribusi logistik. Koordinasi antara Polri dan KPU telah dijalankan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan di daerah-daerah tertentu.
“Distribusi logistik, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan, seperti wilayah pedalaman yang memerlukan dukungan polisi agar logistik pemilu bisa sampai dengan aman. Hal ini harus dipersiapkan dengan baik, dan harus dipastikan bahwa semua logistik pemilu dapat sampai ke tujuannya dengan aman dan lancar,” beber Ahmad Ramadhan.
Karopenmas juga menegaskan bahwa Polri telah mengkoordinasikan langkah-langkah ini mulai dari tingkat Polda hingga Polsek, serta dari ibu kota provinsi hingga wilayah kabupaten. Pemimpin di setiap tingkatan, seperti Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, bertanggung jawab memantau dan memastikan distribusi logistik berjalan tanpa hambatan.
Lebih lanjut, Karopenmas mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pemilu 2024. Dengan mengikuti semua tahapan, termasuk distribusi logistik, masyarakat dapat membantu menciptakan situasi yang aman, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Belum ada komentar