PM, Banda Aceh – Aliansi Pantau Pelayanan Rakyat (Alpala) Aceh meminta pemerintah pusat dan PT Hutama Karya (Pesero) tidak terburu-buru dan menunda pemberlakuan tarif Jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh).
“Jalan tol Sibanceh ini infrastruktur termegah yang dibangun pemerintah pusat di Aceh sepanjang usia negara ini, biarkan rakyat menikmati pelayanan dulu, jangan terlalu cepat dimasukkan dalam skema bisnis,” kata Ketua Alpala Aceh, Miswar Fuady dalam keterangan pers, Selasa (10/11/2020).
Miswar mengatakan, beberapa waktu lalu Branch Manajer Ruas Jalan Tol Sibanceh PT Hutama Karya, Jarot Seno Wibawa menyampaikan ke publik Aceh bahwa tarif tol Sibanceh akan mulai diberlakukan pada 10 November 2020.
“Karena bertepatan dengan peringatan pahlawan nasional, saya mengajak pemerintah lebih menghayati semangat perjuangan para pahlawan kita. Mereka mengorbankan segala-galanya demi melayani dan memperbaiki kehidupan rakyat,” kata Miswar.
Ia menambahkan, seharusnya dengan menjiwai spirit para pahlawan, para pengelola negara dan badan-badan usaha milik negara lebih mengutamakan semangat pelayanan umum dibanding orientasi keuntungan bisnis.
Merujuk konteks Aceh yang memiliki sejarah panjang berkorban dalam melayani negara, maka sepatutnya masukan itu dipertimbangkan. Apalagi, ujar Miswar, rakyat Aceh dulunya mati-matian mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam berperang, kemudian mengumpulkan uang, emas dan hartanya untuk disumbangkan ke pemerintah pusat.
Belum lagi, lanjut Miswar, apabila dihitung jumlah kekayaan minyak dan gas dari perut bumi Serambi Mekkah tersebut yang telah diberikan ke pemerintah pusat.
“Jadi wajar kami meminta pemerintah pusat selalu mengingat itu lalu berusaha membalas kebaikan-kebaikan rakyat Aceh dengan memberi pelayanan lebih. Jangan terlalu cepat merasa sudah memberi Aceh lebih dari hak-hak yang semestinya,” katanya.
Pemerintah pusat membangun Jalan tol Banda Aceh-Sigli ini sepanjang 74 kilometer. Namun yang telah rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo baru 14 kilometer, dan masih tersisa 60 kilometer sedang dalam pengerjaan.
Karena itu, Alpala Aceh meminta Pemerintah pusat menunda pemberlakuan tarif tol Sibanceh tersebut hingga seluruh ruas jalan selesai dibangun.
“Kami ingin pemerintah pusat menjadikan Hari Pahlawan 10 November 2020 sebagai hari memperbaharui komitmen lebih kuat lagi dalam pelayanan rakyat dan mengurangi semangat mengejar keuntungan ekonomi ketika memberikan pelayanan,” pungkasnya. (*)
Belum ada komentar