PM, Banda Aceh – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera akan segera dimulai di 197 titik yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total lokasi tersebut, Aceh menjadi prioritas utama dengan usulan lahan relokasi mencapai 153 titik.
Skala kerusakan di Aceh terhitung paling masif. Hingga data terakhir per Jumat (9/1/2026), tercatat 29.527 rumah mengalami rusak berat, bahkan 13.969 rumah hanyut tersapu bencana.
Secara keseluruhan, lebih dari 100 ribu unit rumah di Aceh terdampak dengan berbagai tingkat kerusakan.
Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan bahwa pihaknya telah merampungkan berbagai tahap persiapan teknis, mulai dari verifikasi lahan hingga desain bangunan.
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” tegas Ara dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Dalam proses pembangunan ini, Kementerian PKP telah menyiapkan lahan seluas 473 hektare di Aceh yang memiliki daya tampung hingga 28.311 unit rumah.
Lahan tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari tanah milik pemerintah daerah, negara, BUMN, hingga sektor swasta. Sejauh ini, sudah ada 24 titik lahan yang dinyatakan layak dan lolos verifikasi lapangan.
Menteri Ara menekankan bahwa pembangunan huntap tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia menetapkan tiga kriteria utama yang harus dipenuhi sebelum fondasi diletakkan.
“Pertama, lokasinya aman dari potensi banjir, tsunami, atau longsor. Kedua, tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar,” jelasnya.
Ia menargetkan pengerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan pada Februari 2026 mendatang. Kabupaten Aceh Tamiang ditunjuk sebagai titik awal dimulainya proyek besar ini.
“Kami siap memulai dari Aceh Tamiang, yang sudah lebih dulu mengirimkan surat kesiapan,” kata Ara. []
Belum ada komentar