PM, BANDA ACEH – Masyarakat diajak untuk lebih sadar akan informasi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Hal tersebut dikatakan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, saat membuka pelatihan Tata Cara Akses Informasi Publik untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Masyarakat di Aceh.
Pada pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 9-10 Desember 2015 di salah satu hotel di Banda Aceh tersebut, Alfian menyebutkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya mal administrasi dan praktik korupsi di institusi/badan publik.
“Dengan adanya akses permohonan informasi publik ke institusi penyelenggara negara sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang akan menjadi alat kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya dalam siaran persnya kepada Pikiran Merdeka, Kamis (10/11/15).
Lebih lanjut Alfian menjelaskan, sudah saatnya masyarakat mendorong transparansi informasi di Aceh, termasuk dalam hal tata kelola hutan dan lahan di Aceh yang menurut hasil penelusuran lembaganya banyak menuai permasalahan. Sehingga, menurutnya, sekarang di Aceh banyak kasus sengketa lahan.
“Tidak hanya kasus sengketa lahan, kami juga menemukan izin HGU lahan dan hutan di Aceh yang bermasalah. Dan ini berpotensi merugikan negara, bahkan di sektor ini sekarang potensi terjadinya korupsi dalam jumlah besar-besaran,” sebut Alfian.
Narasumber, M Yakob Ishadamy, menyebutkan, yang bisa dilakukan sekarang untuk mencegah terjadinya penyelewangan di sektor tata kelola lahan dan hutan di Aceh adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik.
Pelatihan ini diikuti perwakilan OMS dan masyarakat dari daerah Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Besar dan Banda Aceh. Selain M Yacob, MaTA juga menghadirkan Ketua Komisi Informasi Aceh Afrizal Tjoetra dan Arman Fauzi sebagai fasilitator. [Rel]
Belum ada komentar