BSI
Bank Syariah Indonesia. Foto: Net

PM, Banda Aceh – Persoalan migrasi rekening bank syariah ke Bank Syariah Indonesia di Aceh menuai protes di kalangan masyarakat. Manajemen BSI didesak untuk lebih profesional dan mampu menjawab keluhan tersebut.

“Masyarakat merasa resah dan susah dengan kebijakan pemblokiran sepihak oleh BSI ke rekening yang belum melakukan migrasi,” ujar Delky Nofrizal Qutni, pegiat sosial yang juga Ketua Yayasan Aceh Kreatif, Sabtu (12/6/2021).

Ia menilai BSI tidak mempersiapkan proses ini dengan matang. Sosialisasi yang menurutnya sangat mendadak via pesan singkat 2-3 hari sebelum migrasi dinilai sangat menyusahkan masyarakat.

Sebagai bank yang menganut konsep syariah, kata dia, seharusnya BSI memberitahukan dulu kepada nasabah apakah bersedia atau tidak dimutasi, beserta ketentuannya.

“Jika tidak (bersedia) masyarakat bisa saja pindah ke bank lainnya sebelum proses migrasi. Bahkan kenapa tidak proses migrasi dilakukan secara bertahap, misalkan nasabah diberi waktu satu bulan untuk memindahkan rekeningnya ke BSI atau menarik uangnya dipindahkan ke bank lain,” kata dia.

“Inikan kebijakannya sepihak, tiba-tiba masuk sms 2-3 hari kerja sebelum itu, lalu ATM yang belum migrasi langsung tidak bisa digunakan atau kadaluarsa,” tambahnya lagi.

Banyaknya masalah yang dialami masyarakat juga seharusnya punya solusi alternatif. Misalnya, masih ada yang kesulitan untuk aktivasi ataupun yang tidak menggunakan ponsel android. Belum lagi kerap terjadi error ketika proses migrasi sehingga mau tidak mau masyarakat harus ke kantor BSI terdekat untuk mengantre.

Satu hal lagi, ujarnya, masyarakat cukup banyak yang mengeluh tidak tersosialisasinya di awal soal biaya administrasi Rp50.000 dari rekening nasabah, yang sempat diduga hilang.

Belakangan, baru lah ada sosialisasi bahwa uang itu untuk administrasi buku. Menurutnya bisa jadi kalau tidak heboh, bakal lain lagi kebijakannya. Apalagi jika satu nasabah dikenai biaya administrasi migrasinya mencapai Rp50 ribu, “bayangkan saja berapa akumulasi keuntungan dari jutaan nasabah yang didapat BSI di tengah kesulitan masyarakat. Apakah seperti itu sistem yang namanya syariah?” tanya Delky.

Sebagai bagian dari masyarakat, ia juga tidak begitu yakin BSI bakal menerapkan sepenuhnya sistem syariah nantinya. Ke depan, kata dia, masyarakat sendiri yang akan melihat apakah bank tersebut hanya berkedok syariah, sementara pembagian hasil dari pinjaman dan sistem lainnya bisa jadi lebih kejam dari konvensional.

“Ini bisa dilihat ke depannya seperti apa,” tambahnya.

Karena itu ia meminta Menteri BUMN turun tangan mengawasi langsung kematangan setiap kebijakan BSI, mengingat banyak hal yang merugikan nasabah belakangan ini.

“Sebagai ketua MES, kami yakin menteri BUMN Erick Tohir paham betul bagaimana menghasilkan perbankan yang benar-benar syariah, bukan hanya berkedok syariah, mulai dari pelayanan hingga pembagian hasil dan sebagainya,” ujarnya.

Ia berharap agar menteri Erick Thohir juga segera melakukan evaluasi terhadap komisaris dan manajemen BSI agar pengambil kebijakan yang ada di perbankan tersebut diisi oleh pihak-pihak yang tepat dan amanah.

“Tidak hanya bisa melahirkan kebijakan barbar yang merugikan nasabah/rakyat, kemudian bercerita seakan-akan semua sudah sempurna, padahal omong kosong belaka,” pungkasnya.[]

Komentar