KNPI Aceh: Kesenjangan Sosial Bisa Memicu Radikalisme

KNPI Aceh: Kesenjangan Sosial Bisa Memicu Radikalisme
Wakil Ketua KNPI Aceh, Iqbal Mahyiddin. (Foto/Ist)

PM, Banda Aceh – Munculnya pemahaman radikalisme bisa disebabkan dua hal, yakni krisis ilmu pengetahuan serta suburnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Bidang Pendidikan, Iqbal Mahyiddin usai mengikuti diskusi membahas tema Kebhinekaan Guna Menangkal Radikalisme, di Makodam Iskandar Muda, Rabu (9/9/2020).

Dalam acara yang juga dihadiri beberapa lembaga yang ada di Aceh, diantaranya DKA Aceh, RRI, serta sejumlah lembaga dan akademisi, hadir sebagai pemateri dari Mapolda Aceh dan FKPT Aceh. Diskusi membincangkan kajian tentang intoleransi, radikalisme dan cara-cara pencegahan terorisme.

“Untuk mencegah radikalisme, ada dua poin penting menurut saya. Pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan benar kepada siapa saja, khususnya generasi muda,” kata Iqbal yang juga akademisi dari Universitas Abulyatama ini.

lebih dari itu, kata Iqbal, semua orang punya tanggung jawab memberi pengetahuan secara benar, baik terkait agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan memiliki pemahaman yang benar, seseorang akan mampu berpikir positif.

“Pemikiran positif itu menuntunnya untuk berbuat baik dan tidak terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme, terorisme dan separatisme. Tentunya semua pemuda dan masyarakat tidak akan goyah untuk terus menjunjung Bhinneka Tunggal Ika,” imbuhnya.

Selanjutnya, poin kedua yakni meminimalisir kesenjangan dalam kehidungan bermasyarakat. Menurut Iqbal, kesenjangan sosial bisa jadi pemicu munculnya  pemahaman radikalisme. Karenanya pemerintah punya tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Iqbal juga menekankan kepada para pemangku kebijakan di Aceh untuk merangkul pihak media. “Media adalah perantara antara pemerintahan dengan masyarakat, mereka berperan sebagai kontrol sosial, menyuarakan persoalan di tengah masyarakat, dengan harapan pemerintah akan menjawab masalah tersebut,” ujar dia.

Dengan komunikasi yang baik dan menekan kesenjangan di tengah masyarakat, maka pemerintah akan terus didukung. Kata Iqbal, kepercayaan publik lah yang dapat membuat pemerintah tenang dalam menjalankan program-programnya. Berangkat dari relasi ini, ia mengimbau, pemerintah perlu mulai terbuka kepada masyarakat. Salah satunya dengan transparansi penanganan pandemi Covid-19.

“Kalau tugas ini selesai dan tidak terjadi polemik di tengah masyarakat, sudah pasti masyarakat akan mendukung setiap kegiatan-kegiatan pemerintah,” pungkas Ketua Generasi Muda Persatuan (GMP) Provinsi Aceh ini. []

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Petugas Bandara SIM Tangkap Pembawa Heroin dan Sabu Senilai Rp9 Miliar
Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Aceh, Harry Mulya, memberikan keterangan pers penangkapan pelaku penyelundupan heroin dan sabu-sabu senilai Rp 9 milliar di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Minggu (17/6). [PIKIRAN MERDEKA | MASRIZAL]

Petugas Bandara SIM Tangkap Pembawa Heroin dan Sabu Senilai Rp9 Miliar