PM, Banda Aceh – Partai Aceh mengkritisi Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dan menganggapnya tengah bermain politik sebagai korban atas kegagalan kepemimpinan di Aceh atau bahkan menggunakan jurus mabuk untuk mengacaukan kondisi Aceh.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Nurzahri, yang secara tegas merespons pernyataan kontroversial Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang merujuk pada konflik DPRA-Pemerintah Aceh terkait pembahasan APBA 2024.
“Apakah beliau sedang memainkan politik playing victim atas kegagalannya memimpin birokrasi di Aceh atau beliau sebenarnya sedang memainkan jurus mabuk untuk mengacaukan Aceh,” ujar Nurzahri dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran Merdeka, Kamis (16/11).
BACA PSI Aceh Kecam Jubir MTA yang Seret Nama Prabowo-Gibran dalam Kisruh Pembahasan APBA 2024
Lebih lanjut ia menegaskan, pernyataan jubir Pemerintah Aceh telah membuat masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Pj Gubernur, Achmad Marzuki.

Mantan anggota DPRA ini juga mengungkapkan bahwa masalah ini dimulai dari Pj Gubernur yang tidak merespons undangan DPRA untuk membahas RAPBA 2024 sebanyak tiga kali, dengan alasan sudah diwakilkan kepada TAPA.
BACA: Kisruh DPRA-Pj Gubernur: Gerindra Aceh Marah karena MTA Seret Nama Prabowo-Gibran
“Namun, setelah TAPA membahas anggaran bersama DPRA, lalu mengaku ditipu oleh TAPA yang mewakili dirinya (Pj Gubernur), dan kemudian menyuruh Jubir MTA untuk meminta simpati publik,” kata Politisi Partai Aceh ini.
Partai Aceh berharap agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi posisi Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh dan menggantinya dengan sosok lain yang memahami aturan dan birokrasi.
Baca: Reaksi Tegas Partai Aceh Terhadap Kontroversi Pernyataan MTA Terkait Pembahasan APBA 2024
Sebelumnya, MTA membuat pernyataan kontroversial dengan menduga adanya konspirasi dari oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menjebak Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, agar hadir ke DPRA.
Pernyataan ini juga menyeret nama calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
MTA dalam pernyataannya menyebut bahwa surat DPRA ke Forbes digunakan sebagai alat lobi kepada Prabowo-Gibran untuk mempengaruhi Presiden Jokowi dalam penunjukan calon Pj Gubernur Aceh baru dengan memanfaatkan isu anggaran.
“Surat itu dijadikan alat lobi kepada Pak Prabowo-Gibran untuk yakinkan Presiden dengan asumsi akan disahuti karena Gibran cawapresnya Prabowo. Ini memang sudah sangat politis,” ujar MTA, Selasa (14/11/).
BACA:DPRA Surati Forbes DPR-DPD RI, Minta Evaluasi Pj Gubernur
Pernyataan MTA ini mendapat kecaman keras dari Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah SE dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Acehy yang notabenya adalah partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Belum ada komentar