Ketua DPRA: Pengadaan Pesawat Rentan Masalah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin menilai, banyak hal yang harus dikaji ulang dari program usulan Pemerintah Aceh dalam APBA-P 2017. Hal ini disampaikan Muharuddin di sela-sela rapat lanjutan pembahasan anggaran antara Banggar dengan TAPA, Jumat (22/9) malam.
Muharuddin mengatakan jika program usulan pembelian pesawat bukanlah hal mendesak. Bahkan, Muharuddin menilai, usulan pembelian pesawat udara dalam APBA-P dengan total dana yang diusulkan Rp10 miliar sangat rentan dengan masalah jika tetap dipaksakan.
“Ini sangat rawan, bagusnya dikeluarkan saja usulan pembelian persawat ini. Apalagi usulan ini tidak dibarengi alasan kuat,” ungkap Teungku Muhar.
Dikatakannya, wacana pembelian pesawat ini seharusnya bisa diusulkan ke Kementerian Perbubungan atau instansi lainnya. Artinya, kata Muharuddin, Pemerintah Aceh bisa berkoordinasi dengan instansi lain seperti Polda Aceh dan Kodam IM untuk masalah pengamanan laut.
“Kan tidak selalu dilakukan patroli laut. Pemerintah bisa menggunakan helikopter yang dimiliki oleh Kodam IM dan dan Polda Aceh untuk patroli,” tegasnya.
Muharuddin menyebutkan, usulan pembelian enam unit pesawat oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf belum tentu disetujui oleh pihak DPR Aceh. Namun demikian, lanjut dia, DPRA belum bersikap terkait polemik tersebut, karena masih dalam tahap pembahasan.
Menurut dia, pihaknya terlebih dahulu ingin melihat komentar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau publik atas usulan pembelian pesawat tersebut. “Kita juga perlu menyerap aspirasi dari luar. Saya pikir biarlah teman-teman dari LSM atau publik dulu yang beri komentar,” kata Muharuddin.
Sementara terkait pelaksanaan Tsunami Cup dan Sail Sabang, politisi Partai Aceh ini juga menilai, dengan sisa waktu dua bulan dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal. Untuk itu, sambung dia, pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap dua event internasional tersebut, baik dari segi persiapan dan anggarannya.
“Kita akan mengkaji ulang, karena sisa waktu hanya tinggal dua bulan lagi. Kita takut anggaran yang besar ini akan sia-sia akibat tidak maksimalnya pelaksanaannya. Jangan nanti nafsu kuat tenaga kurang,” ucapnya.
Jika niat pemerintah Aceh untuk mendatangkan investor dari event tersebut, sambung dia, Pemerintah Aceh bisa melaksanakan kegiatan yang sederhana namun memberikan keuntungan besar. “Intinya, kita akan mengkaji kembali semua usulan tersebut. Apakah bermanfaat atau tidak? Bisa jadi nantinya kita akan rasionalkan anggarannya. Ini masih pembahasan,” tutupnya.[]