Ini Program Prioritas BKKBN Perwakilan Aceh Tahun 2018

Ini Program Prioritas BKKBN Perwakilan Aceh Tahun 2018
Ini Program Prioritas BKKBN Perwakilan Aceh Tahun 2018

PM, Banda Aceh – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh, tahun 2018 mendatang akan fokus pada program pendidikan pranikah dan merampungkan pembentukan kampung KB di seluruh daerah di Aceh seperti yang telah ditargetkan.

Demikian disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Aceh Drs. Sahidal Kastri, M.Pd pada konferensi pers program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Banda Aceh, Selasa (14/11) kemarin.

“BKKBN ini punya program-program prioritas secara nasional, tapi khusus untuk Aceh harus dibedakan. Tahun depan kita fokus pada dua program itu disamping program lain,” ujarnya.

Untuk menyukseskan program tersebut, sambung dia, pihaknya akan menggelar pertemua dengan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Aceh untuk dibekali. Selain itu, ia juga berharap agar seluruh kabupaten/kota di Aceh untuk melahirkan sebuah aturan, agar setiap calon pengantin yang mengajukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti pendidikan pranikah yang disusun oleh ulama-ulama di Aceh.

“Kita ingin menggalakkan program pendidikan pranikah. Kita ingin mengadop seperti Malaysia, sebelum menikah harus kursus dulu, jadi keluarga berencana itu memang harus benar-benar direncanakan,” ujarnya.

Sahidal menambahkan, program prioritas selanjutnya adalah membentuk gampong KB diseluruh kecematan yang ada di Aceh. Saat ini jumlah gampong KB yang sudah terbentuk katanya baru sekitar 50 persen.

Sementara itu Kepala Bidang Advokasi, Penggerkan dan Informasi (ADPIN) Faridah, SE, MM, menyebutkan saat ini gampong KB sudah terbentuk di 129 gampong diseluruh Aceh.

Diakui Faridah dari 23 kabupaten/kota, sebanyak 12 kabupaten/kota sudah terbentuk gampong KB nya 100 persen atau satu gampong KB disetiap kecamatan, seperti Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat dan Aceh Besar.

“Persoalan dalam pembentukan gampong KB ini karena masih kurangnya koordinasi lintas sektor terkait. Dan di Aceh saat ini juga masih sensitif dengan bahasa KB, karena ada yang masih berfikiran bahwa BKKBN hanya mengurus KB saja,” lanjutnya.()

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

IMG 20210708 WA0029
Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes didampingi Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Dr. M.Jafar, SH.M.Hum menyampaikan arahan terkait Ingub Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Mikro pada Rapat Satgas Penanganan Covid-19 Aceh di Ruang Rapat Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis, (8/7/2021). [Dok. Ist]

Kasus Positif Melonjak, Banda Aceh Naikkan Level Pembatasan Aktivitas

konferensi pers di Dinkes Aceh soal vaksinasi di Aceh
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif, didampingi Kabag Humas dan Media Massa, Dedy Andrian serta Jubir Pemerintah Aceh, Wiratmadinata memberikan keterangan saat konferensi pers, terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Aceh di Kantor Dinkes Aceh, Banda Aceh, Rabu (13/1/2021). (Foto/Humas)

Besok, Pemerintah Aceh Lakukan Vaksinasi Covid-19

IMG 20201123 WA0014
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Tarmizi menandatangani MoU kerja sama di Aula Gedung D, Kantor DJP Aceh, Senin (23/11/2020). (Foto/Humas)

Dongkrak Penerimaan Pajak, Pemkot Jalin MoU Dengan DJP Aceh

Aminah harus berhati-hati berjalan melalui celah dinding dan pagar yang menghubungkan ke rumahnya_FOTO Oviyandi Emnur
Aminah harus berhati-hati berjalan melalui celah dinding dan pagar yang menghubungkan ke rumahnya_FOTO Oviyandi Emnur

Membantu Rakyat Tak Perlu Pencitraan