PM, Lhokseumawe—Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe diduga melakukan pungitan liar (pungli) pada pelayanan pengujian kenderaan (kir). Tarif yang dikenakan untuk biaya kir berkisar Rp50-Rp100 ribu perkenderaan.

Seorang supir kenderaan angkutan antar kota di Kota Lhokseumawe kepada Pikiran Merdeka, Minggu (6/5) menjelaskan menurut Perda No 11/2010 tentang pengujian kenderaan bermotor, seluruh kenderaan umum dan angkutan secara berkala setiap enam bulan sekali harus melakukan kelayakan kenderaan yang biasa disebut uji kir.

“Perda tersebut juga mengatur tentang tariff, di antaranya biaya uji, penetapan lulus uji, tanda uji, serta penggantian buku uji bila hilang. Kalau normal, pemilik kendaraan hanya perlu membayar Rp29.000. Kalau ganti buku uji (karena habis), tinggal tambah Rp7.000. Kalau hilang, ganti bukunya mencapai Rp20.000. Namun, praktek di lapangan biaya uji KIR bisa sampai Rp100 ribu,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Musnadar, salah seorang pemilik kenderaan roda empat jenis L300. “Biaya untuk seluruh objek pemeriksaan bisa melambung hingga 350 persen. Biaya tambahan untuk pemeriksaan mencapai paling tidak Rp50 ribu. Pengusaha angkutan umum harus mengeluarkan uang sebesar Rp90 ribu per kendaraan,” jelasnya.

Ia mengaku kecewa dengan sikap para petugas Dishub yang dinilai melakukan pungutan liar di luar ketentuan. “Saat proses uji kelaikan kendaran petugas juga kerap memintai sejumlah uang,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Miswar sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi ke telepon selulernya tidak diangkat, pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.[wal]

Komentar