PM, Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kini tengah bersiap melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap ribuan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana beberapa waktu lalu.
Rencana ini diawali dengan pemberian bimbingan teknis (bimtek) kepada 220 mahasiswa asal Aceh Timur yang terpilih sebagai ujung tombak pendataan.
Selama 10 hari ke depan, para mahasiswa ini akan diterjunkan ke 24 kecamatan terdampak untuk melakukan validasi data secara langsung dari pintu ke pintu (by name by address).
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan agar data kerusakan yang diajukan pemerintah daerah menjadi lebih objektif dan akuntabel.
“Sebelumnya, pemerintah daerah telah memiliki data awal kerusakan rumah dan mengajukan permohonan pendampingan kepada BNPB agar proses verifikasi pendataan dilakukan lebih objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Jarwansah di Pendopo Bupati Aceh Timur, Jumat (16/1/2026).
Dalam proses pendataan mendatang, tim akan mengacu pada indikator baku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB. Klasifikasi tingkat kerusakan dibagi menjadi tiga kategori utama yang menentukan besaran bantuan stimulan yang akan diterima warga.
Kategori itu, yakni Rusak Ringan (tingkat kerusakan 0 – 30%), di mana bantuan diberikan sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, Rusak Sedang (tingkat kerusakan 30 – 70%), dengan bantuan sebesar Rp30 juta, dan terakhir Rusak Berat (tingkat kerusakan di atas 70%), dengan bantuan pembangunan rumah senilai Rp60 juta.
Jarwansah menekankan pentingnya akurasi dalam klasifikasi ini agar bantuan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Melalui pendataan ulang ini, diharapkan klasifikasi kerusakan dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tekannya.
Hasil verifikasi lapangan dari para mahasiswa nantinya akan dipadankan dengan data kependudukan dari Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Timur sebelum diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati.
BNPB berharap seluruh proses verifikasi dan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat, mengingat kebutuhan mendesak warga akan hunian yang layak.
“Kami berharap proses pendataan ini dapat dipercepat sehingga sebelum menyambut Bulan Suci Ramadan, bantuan stimulan dapat tersalurkan dan masyarakat bisa kembali tinggal di rumahnya masing-masing,” tutupnya. []
Belum ada komentar