Jakarta — Pasar saham Indonesia tengah menghadapi tekanan berat setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan peringatan serius terkait transparansi pasar modal nasional.
Dampaknya langsung terasa pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergejolak tajam, hingga berujung pada pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dilansir dari Tempo, Jumat (30/1/2026), MSCI memutuskan untuk membekukan sementara (interim freeze) sejumlah penyesuaian terhadap saham Indonesia dalam indeks globalnya.
Kebijakan ini diambil karena pihaknya mendapati masalah transparansi data kepemilikan saham dan free float di pasar modal Indonesia.
Dalam pengumuman resminya, MSCI menegaskan bahwa mereka telah menyelesaikan review terhadap data free float, atau bagian saham yang benar-benar dimiliki publik dan dapat diperdagangkan di pasar saham Indonesia.
Mereka mencatat masih ada masalah dasar yang membuat pasar Indonesia kurang layak bagi investasi institusi besar, termasuk karena kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham yang dilaporkan.
Dalam komunikasinya MSCI juga menyebutkan kekhawatiran atas adanya struktur kepemilikan yang tidak jelas serta kemungkinan perilaku perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading) yang dapat mengganggu pembentukan harga yang wajar di pasar.
Akibat kekhawatiran ini, MSCI memutuskan untuk bekukan sementara semua penyesuaian indeks terkait saham Indonesia, termasuk penghentian sementara penambahan saham baru ke dalam indeks dan pembekuan Foreign Inclusion Factor (FIF) serta Number of Shares yang digunakan dalam perhitungan indeks.
Langkah itu sembari memberi waktu bagi regulator Indonesia untuk menyediakan data yang lebih akurat dan transparan.
MSCI memberi tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi otoritas pasar modal Indonesia untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan status sebagai pasar berkembang (emerging market) dan diturunkan menjadi pasar frontier, status yang biasanya kurang diminati investor global.
Apa Pengaruh MSCI?
MSCI diketahui merupakan salah satu acuan utama investor institusi dunia dalam menempatkan dana investasi. Banyak dana kelolaan global secara otomatis menyesuaikan portofolio mereka berdasarkan indeks MSCI.
Karena itu, begitu MSCI mengeluarkan sinyal negatif, investor asing cenderung menahan dana atau menarik investasi, yang langsung menekan harga saham di pasar domestik.
Dampak keputusan MSCI tersebut langsung tercermin di pasar. Mengutip MSN Indonesia, Jumat lalu, IHSG mengalami penurunan tajam dalam beberapa hari perdagangan, bahkan sempat memicu trading halt atau penghentian sementara perdagangan akibat penurunan indeks yang terlalu dalam.
Aksi jual investor asing mendominasi perdagangan, membuat volatilitas pasar meningkat dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar domestik.
Di tengah kondisi ini, Direktur Utama BEI Iman Rachman resmi mengundurkan diri. Seperti diberitakan Katadata, pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal yang sedang bergejolak.
Langkah ini menunjukkan tekanan yang dihadapi pasar modal Indonesia bukan sekadar fluktuasi biasa, namun merupakan masalah struktural yang belakanan disorot internasional.
Pemerintah Janjikan Pembenahan
Menanggapi situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah menyatakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pasar modal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengetatan aturan free float serta peningkatan keterbukaan data emiten agar sesuai standar internasional.
“OJK akan mengawal concern yang disampaikan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), dan diharapkan selesai sebelum Mei 2026. Kami akan berkantor di Bursa Efek Indonesia (BEI),” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, seperti dikutip dari Antara, Jumat pekan lalu.
OJK juga mengimbau investor untuk tetap rasional dan tidak panik, mengingat volatilitas pasar saat ini sangat dipengaruhi faktor sentimen global.
Salah satu kebijakan utama yang disiapkan adalah kenaikan batas minimum saham beredar (free float) bagi perusahaan tercatat.
Jika sebelumnya batas minimum free float berada di kisaran 7,5 persen, kini regulator berencana menaikkannya menjadi minimal 15 persen, sejalan dengan praktik pasar modal global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kebijakan ini penting untuk memulihkan kepercayaan investor, khususnya investor asing.
“Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global,” kata Airlangga, mengutip Antara.
Menurut pemerintah, free float yang lebih besar akan membuat saham lebih mudah diperdagangkan secara wajar, sekaligus mengurangi risiko harga saham dikendalikan oleh kelompok kepemilikan tertentu. []
Belum ada komentar