PM, Banda Aceh – Bencana banjir yang meluluhlantakkan berbagai wilayah di Aceh pada pengujung tahun 2025 kemarin dinilai penting untuk menakar, seberapa besar dampaknya bisa menghentikan laju kerusakan hutan Aceh di masa depan.
Dalam siaran persnya, Minggu (18/1/2026), Yayasan HAkA menegaskan bahwa banjir tersebut bukanlah sekadar musibah musiman, melainkan akumulasi dari kerusakan ekologis akibat deforestasi masif yang terus dibiarkan tanpa kendali.
Melalui kampanye “Stop Deforestation”, HAkA menyatakan peringatan keras bahwa hilangnya tutupan pohon telah menghancurkan benteng alami Aceh terhadap bencana hidrometeorologis.
“Meskipun Aceh memiliki hutan terluas di Pulau Sumatera, itu bukan jaminan daerah ini bebas dari bencana hidrometeorologis. Faktanya, sekitar 47 persen daratan Aceh berada di wilayah dengan lereng curam hingga sangat curam,” ujar Juru Kampanye Hutan dan Satwa Liar Yayasan HAkA, Raja Mulkan.
Alarm Kolektif
Data geografis Aceh yang didominasi lereng terjal membuat fungsi hutan menjadi sangat vital. Tanpa akar yang mengikat tanah dan tajuk yang menahan laju air, pemukiman warga di dataran rendah akan selalu menjadi sasaran empuk banjir bandang dan longsor.
“Sebagai bahan refleksi, apakah bencana banjir yang kita alami sanggup mencegah manusia untuk tidak merusak hutan lagi?” ujarnya.
Menurutnya, penyeruan untuk menghentikan deforestasi bukan hanya tuntutan bagi pemerintah dan korporasi, melainkan juga panggilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan bahwa tanpa kesadaran kolektif, Aceh akan terjebak dalam siklus krisis ekologis yang berulang, di mana pembangunan terus mengorbankan ruang hidup masa depan.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa hutan Aceh kini dipandang sebagai benteng terakhir di Pulau Sumatera yang masih memiliki keanekaragaman hayati dan peran strategis sebagai penyangga kehidupan.
Kehilangan hutan di Aceh, sambungnya, berarti hilangnya pelindung alami yang selama ini meminimalisir dampak buruk perubahan iklim.
Yayasan HAkA mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap hutan; bukan sebagai komoditas semata yang bisa dieksploitasi, melainkan sebagai penentu keselamatan nyawa manusia.
“Penyeruan ini adalah peringatan bahwa kerusakan hutan hari ini akan menjadi penderitaan masyarakat di masa depan. Momentum banjir yang terjadi saat ini seharusnya menjadi titik balik untuk menata ulang hubungan manusia dengan alam,” pungkas Raja Mulkan. []
Belum ada komentar