PM, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (13/5/2024).
Rapat ini dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman dan stakeholder terkait.
“Hari ini telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri untuk evaluasi persiapan penyelenggaraan PON XXI yang akan diadakan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Muhadjir Effendy saat konferensi pers.
Menurutnya, ada beberapa kesimpulan penting dari rapat ini. Pertama, PON XXI akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 8-20 September 2024. “Terhitung mulai hari ini berarti tinggal 117 hari lagi,” ucapnya.
Kedua, lanjutnya, PON di Aceh akan mempertandingkan 33 cabang olahraga dengan 242 disiplin cabang olahraga dan 510 nomor pertandingan, dan diperkirakan akan diikuti oleh 5366 atlet dan 2752 official.
“PON di Sumatera Utara akan mempertandingkan 35 cabang olahraga, dengan 46 disiplin cabang olahraga, 528 nomor pertandingan, dan diperkirakan akan diikuti oleh 6281 atlet dan 3140 official,” jelasnya.
Untuk itu, kata Muhadjir, pemerintah sudah melakukan rapat tingkat menteri dalam rangka mengupdate progres dan mencari solusi dari berbagai isu yang tertunda.
Berdasarkan laporan masing-masing kementerian dan Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di kedua provinsi tersebut dipastikan sudah berjalan lancar dan sesuai target. “Dan diharapkan akan selesai saat akan digunakan pada waktu PON 2024,” ucapnya.
Untuk revitalisasi venue utama. Stadion Utama Sumut mencapai 41,27 persen, sedangkan Stadion Harapan Bangsa Aceh mencapai 31,35 persen.
“Kemudian untuk memenuhi kebutuhan anggaran akomodasi, akan dilakukan sharing cost sekitar 50 persen untuk pemerintah daerah penyelenggara dan 50 persen pemerintah daerah yang mengirim atlet PON,” ujarnya. []
Belum ada komentar