PM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh akan mempelajari wacana investasi aset wakaf Baitul Asyi oleh pemerintah Repuplik Indonesia (RI). Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas Provinsi Aceh, Mulyadi Nurdin kepada PIKIRANMERDEKA.CO, Sabtu (10/3).
“Kita harus pelajari dulu bagaimana pola pengelolaan tanah wakaf Aceh yang akan dilakukan oleh pemerintah RI, karena wacana yang berkembang adalah pengelolaan dana setoran dari jamaah haji Indonesia secara keseluruhan,” kata Mulyadi.
Terkait: BPKH akan Investasi di Atas Tanah Wakaf Aceh di Arab Saudi
Terkait kerjasama tersebut, kata dia, Aceh wajib dilibatkan dalam prosesnya supaya hasil keputusan tersebut bisa dijelaskan kepada rakyat Aceh nantinya.
“Kalau pun nanti ada kerjasama investasi antara pemerintah Indonesia dengan pengelola majmuah waqaf Asyi di Arab Saudi, kalau bisa melibatkan pemerintah Aceh dalam prosesnya, supaya bisa dijelaskan kepada rakyat Aceh bagaimana perkembangannya nanti,” ujarnya.
Pengelolaan tanah dan aset waqaf Baitul Asyi tersebut kata Mulyadi, juga sudah berjalan dengan baik.
“Kita harap kedepannya lebih baik lagi. Yang penting tidak melenceng dari akad waqif itu sendiri, yaitu kemaslahatan jamaah Aceh,” tambahnya.
Baca Juga: Forkab: Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Ulama Aceh
Meskipun wacana pemerintah RI akan mengelola aset waqaf tersebut, ia mengatakan semua hasil keuntungan dari pengelolaan aset waqaf Asyi harus diberikan kepada rakyat Aceh.
“Itu sesuai dengan akad dari pemberi waqaf tanah tersebut,” kata Mulyadi.
Terakhir dia juga meyakini pihak pengelola majmuah waqaf Asyi tidak sembarangan menerima tawaran dari pemerintah Indonesia, jika tidak sesuai dengan akad dari waqif tanah tersebut.
