Surat Tidak Direspon, Honorer K-2 Sambangi DPRK Lhokseumawe

Surat Tidak Direspon, Honorer K-2 Sambangi DPRK Lhokseumawe
Para honorer K2 Lhokseumawe berorasi di depan gedung dewan setempat. [Pikiran Merdeka | Fahrizal Salim]

Para honorer K2 Lhokseumawe berorasi di depan gedung dewan setempat. [Pikiran Merdeka | Fahrizal Salim]
Para honorer K2 Lhokseumawe berorasi di depan gedung dewan setempat. [Pikiran Merdeka | Fahrizal Salim]
PM, Lhokseumawe—Puluhan Honorer K2 yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Lhokseumawe mendatanggi kantor DPRK setempat, Selasa (11/3/2014). Mereka menyambangi gedung dewan karena wakil rakyat itu tidak merespon tuntutan para honorer  melalui surat yang dikirim sepekan lalu.

Sebelum berorasi di kantor DPRK Lhokseumawe, para honorer K2 terlebih dahulu melakukan long march dari Lapangan Hiraq menuju kantor Walikota sambil mengusung berbagai poster. Di Kantor Walikota, mereka hanya mengelar aksi diam tanpa tuntutan.

Selanjutnya, puluhan honorer itu menuju kantor DPRK Lhokseumawe. ”Kedatangan kami hari ini untuk mengklarifikasi surat permohonan yang telah kami kirim ke DPRK pada  minggu lalu. Ini dikarenakan setelah sepekan kami tunggu, tidak ada respon dari DPRK,” sebut Affandi, Koordinator Lapangan FPHI.

Sekwan Aceh Utara, Muzakir Idris didampinggi beberapa anggota dewan akhirnya menemui para honorer. Dalam pertemuan tersebut, DPRK yang diwakili Muzakir mengakui sudah menerima surat dari koordinator aksi pada 3 Maret lalu. “Namun karena pimpinan dewan berhalangan, surat tersebut baru diproses sekitar kemarin,” sebut Muzakir, didampingi Syahrul dari Komisi C dan Roslina dari Komisi D.

Adapun isi rekomendasi tersebut, dewan berkomitmen akan terus mengawal kasus honorer K2 dengan memanggil berbagai pihak yang terkait persoalan honorer K2 di Pemko Lhokseumawe. ”Dewan akan memanggil dinas terkait untuk menanyakan persoalan ini, termasuk perwakilan honorer,” kata Muzakir di depan para honorer sambil menunjukan isi rekomendasi ketua dewan.

Sebelumnya, FPHI meminta pihak DPRK Lhokseumawe untuk mendata kembali CPNS yang lulus dari jalur honorer K-2. Dewan juga diminta mengsut tuntas oknum yang memanipulasi data honorer, serta oknum yang mem-PNS-kan honorer K1 dan K2 tanpa mengikuti tes.

Kepala BKPP Kota Lhokseumawe Miswar yang dikonfirmasi menyangkut kisruh kelulusan CPNS honorer K2 mengatakan, pihaknya sudah menempel pengumuman kelulusan CPNS honorer K2 pada papan pengumuman di kantornya. Dari 484 honorer K2 yang telah divaliditasi, hanya 227 honorer yang lulus CPNS.

“Semua pihak boleh membuat sanggahan terhadap 227 honorer yang lulus sampai tanggal 7 April mendatang,” kata Miswar.

Pihaknya, lanjut dia,  akan membentuk tim yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya untuk mevaliditasi ulang semua data honorer yang lulus tersebut setelah habis masa sanggahan. Ia meminta kepada honorer yang lulus tidak memaksa kehendak. “Apabila nanti ditemukan data palsu, honorer yang lulus itu akan dianulir dan akan diproses secara hukum,” katanya.

Miswar juga mengharap kepada para honorer K2 yang telah mengikuti tes untuk bersabar karena para honorer tersebut akan diangkat menjadi CPNS secara bertahap sesuai dengan perundang-undangan, sebagaimana arahan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.(ZAL)

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

DKPP Turunkan Tim ke Aceh
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto republika.co.id)

DKPP Turunkan Tim ke Aceh