Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma. (Foto: Acehsatu)

PM, Banda Aceh – Menyikapi masuknya empat pulau di Aceh Singkil ke dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara, disesalkan oleh Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma.

Kepada wartawan dirinya mengaku telah meminta pihak Kemendagri agar tidak asal menyetujui klaim sepihak Provinsi Sumatera Utara terhadap empat pulau yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Aceh Singkil. Keempat pulau itu yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil.

“Saya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil yang mengakui klaim tersebut mencuat dalam rapat masalah tapal batas di Kemendagri yang dihadirinya. Hal ini sangat kita sesalkan, apalagi jika pihak Kemendagri malah memberi lampu hijau. Karena akan merugikan Aceh dan menyulut potensi konflik tapal batas wilayah,” ujar Haji Uma, Selasa (12/11) dilansir dari JPNN.

Menurut Haji Uma, dirinya pada saat mencuat masalah klaim wilayah Aceh Singkil oleh Sumut sebelumnya, sempat bertemu Nur Marpaung, Wagub Sumut sebelumnya di Kantor KONI Pusat (28/11/2017). Kala itu, Wagub Sumut periode sebelumnya sempat menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah merevisi batas wilayahnya.

Namun ternyata, upaya klaim wilayah ini terus berjalan. Bahkan informasi yang diperoleh Haji Uma dari Wabup Aceh Singkil Sazali, diketahui bahwa Sumut telah memasukkan empat pulau di Aceh Singkil ke dalam wilayahnya sejak 2009 lalu.

Dalam hal ini, Haji Uma turut mengapresiasi sikap Wabup Aceh Singkil yang dengan tegas menolak masuknya pulau di Aceh Singkil dalam wilayah Tapanuli Tengah pada rapat terkait tapal batas wilayah di Kemendagri.

Haji Uma sendiri dalam upaya menindaklanjuti masalah ini, telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPD RI, Prof. DR. Damayanti Lubis yang merupakan senator asal Provinsi Sumut. Hal ini disambut dengan rencana pertemuan nantinya untuk membahas masalah ini.

Menurut Haji Uma, Prof. Damayanti sendiri komit terhadap masalah ini dan akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sumut dan Bappeda Sumut dalam pertemuan dua hari kedepan ini. [JPNN]

Komentar