PM, Banda Aceh – Komisi VII Bidang Keistimewaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan rapat kerja dengan pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh pada 5 Februari 2025 di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh. Pertemuan ini bertujuan memperkuat komitmen DPRA dalam mendukung program Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan berbasis Syariat Islam di Aceh.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. H. Rafiuddin, M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik Aceh di masa lalu melalui pemenuhan tuntutan penerapan hukum Islam.
“Mahkamah Syar’iyah merupakan solusi win-win dalam mengakhiri konflik masa lalu dengan dipenuhinya tuntutan penerapan hukum Islam di Aceh,” ujar Rafiuddin.
Rafiuddin juga menyampaikan bahwa meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan hak otonomi khusus kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, lembaga ini belum sepenuhnya dijadikan mitra strategis oleh Pemerintah Aceh dan DPRA.
“Sejak lembaga ini diresmikan pada 2003, Peradilan Syariat Islam tidak pernah menjadi mitra strategis DPR maupun Pemerintah Aceh,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh telah diberi kewenangan khusus menangani perkara jinayat (pidana Islam) dan muamalah (termasuk sengketa ekonomi dan perbankan syariah) melalui Qanun Aceh yang disahkan oleh DPRA. Namun, hingga kini lembaganya belum memperoleh anggaran khusus dari Pemerintah Aceh untuk menjalankan tugas tersebut.
“Kami berharap agar ada kepedulian dari Komisi VII untuk menjaga dan merawat kekhususan Aceh ini ke depannya,” tutur Rafiuddin.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPRA, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan dukungannya terhadap Mahkamah Syar’iyah.
“Kami akan mendukung setiap upaya yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah dalam penegakan hukum Islam di Aceh. Kami juga akan mengupayakan anggaran yang proporsional untuk mendukung tugas dan kewenangan mereka,” tegas Ilmiza.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. Basuni, S.H., M.H., Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr. Munir, S.H., M.H., Dr. Amiruddin, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Dr. Muhammad Redha Valevi, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang Yusnardi, S.H.I., M.H., dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Calang Khaimi, S.H.I.
Dari pihak DPRA, hadir Wakil Ketua Komisi VII Romi Syahputra, S.E., serta anggota lainnya seperti Zamzami, Muhammad Wali, dan Sutarmi.
Belum ada komentar