Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden SBY. (tempo.co)
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden SBY. (tempo.co)

Jakarta–Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundurkan diri dari koalisi. Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan, partainya tidak akan mengundurkan diri sebelum ada pengumuman resmi dari SBY.

Menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, bila PKS tidak lagi memiliki kesamaan dengan partai koalisi lainnya, maka bisa mengundurkan diri. “Saya perlu menggarisbawahi, bagaimana code of conduct, butir kelima, bila memang tidak ada kebersamaan, partai bersangkutan dapat mengundurkan diri,” ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (9/4).

SBY, kata Julian, tidak berkenan mengumumkan posisi PKS dalam koalisi kepada publik. Menurutnya tidak ada keharusan bagi SBY untuk melakukan itu. “Untuk PKS, presiden tidak akan menyampaikan langsung menyampaikan pernyataan. Tidak ada keharusan presiden menyampaikan hal itu. Hak konstitusionalnya, memberhantikan dan mengangkat kabinet,” jelas Julian.

“Kalau nantinya ditanyakan menyampaikan secara langsung, konteksnya soal reshuffle kabinet, bukan soal penyikapan terhadap parpol koalisi. Belum tentu juga, tidak ada yang mengethui apakah ada reshuflle atau tidak, karena itu hak konstitusi presiden,” tandas Julian menambahkan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan, partainya tidak akan mengundurkan diri dari koalisi.

Menurutnya sikap ini setidaknya dipegang PKS sampai ada keputusan resmi dari Ketua Koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “PKS tidak akan mengundurkan diri jika belum ada sikap resmi dari SBY,” kata Anis Matta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 9 April 2012.

Namun Anis menegaskan, PKS siap dengan kemungkinan terburuk jika harus keluar dari koalisi. Ia menekankan, sikap PKS saat ini sudah sangat jelas. Justru sikap Presiden SBY yang belum jelas sampai saat ini. “Kalau buat PKS bukan soal nyaman atau tidak nyaman, juga bukan urusan malu atau tidak malu. Ini urusan SBY. Urusannya sikap resmi dari SBY. Tidak ada urusan soal pengkhianatan dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

Anis menambahkan, saat ini Majelis Syuro PKS tidak akan melakukan rapat untuk membahas persoalan koalisi tersebut. “Tak ada rencana rapat dalam waktu dekat,” kata dia.

Hasil rapat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012 lalu menyatakan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dalam paripurna DPR telah melanggar kode etik koalisi. PKS pun terancam didepak dari koalisi.

Kesepakatan Setgab itu diambil dalam pertemuan para ketua umum partai koalisi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – minus PKS. “PKS sangat melanggar,” kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan. Koalisi pun mendesak SBY untuk segera mendepak PKS dari koalisi.

Masih terkait hal yang sama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa enggan mengomentari nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi. Ia tidak mau terlibat dalam isu tersebut, apalagi soal pencopotan menteri yang berasal dari PKS.

Hattalebih memilih berbicara pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. “Pemerintahan ini harus sukses, rakyat harus menjadi perhatian utama kita daripada sekadar kita cuma ganti si ini, ganti si itu, tendang sana, tendang sini,” katanya, Jakarta, Senin (9/4).
Ia menegaskan pencopotan menteri dan penentuan mitra koalisi partai adalah hak tunggal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kalau masalah perkara itu hak prerogatif itukan haknya presiden,” ucapnya.[vvn/inc/*]

Komentar