PM, Banda Aceh – Salmawati, S.E., M.M., resmi mengisi salah satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang ditinggalkan kader Partai Aceh menyusul pencalonan mereka di Pilkada. Ia dilantik dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Utama DPRA, Rabu (21/5), bersama dua anggota baru lainnya. Pelantikan ini menandai tuntasnya proses penggantian seluruh legislator yang mengundurkan diri demi maju sebagai kepala daerah. Sebelumnya, dua kursi kosong telah diisi lewat pelantikan pada 22 November 2024.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., dan turut dihadiri Gubernur Aceh, unsur Forkopimda, Wali Nanggroe, serta para tokoh masyarakat dan perwakilan dari berbagai instansi vertikal dan organisasi sipil.
Selain Salmawati yang menggantikan H. Ismail A. Jalil, S.E. (Ayahwa)—kini Bupati Aceh Utara—dua anggota lainnya yang dilantik adalah M. Yusuf Pang Ucok, S.H., menggantikan Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi., M.Si. (Bupati Aceh Timur), dan Ir. Azhar Abdurrahman, yang menggantikan Tarmizi, S.P. (Bupati Aceh Barat). Pengambilan sumpah mereka merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2281 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.4-2979/OTDA Tahun 2025.
Dalam pidatonya, Wakil Ketua DPRA menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan lanjutan dari amanah rakyat sekaligus wujud tanggung jawab konstitusional lembaga. Ia menyampaikan harapan agar para anggota baru dapat memperkuat peran DPRA dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Kami yakin saudara-saudari yang baru dilantik mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kemajuan Aceh,” ujarnya.
Rangkaian prosesi berlangsung khidmat, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, disusul pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, dan penyematan lencana keanggotaan. Usai pelantikan, ketiga anggota baru langsung menempati kursi dewan dan bergabung dalam aktivitas legislatif yang tengah berjalan. Acara ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat dari para tamu undangan.
DPRA menegaskan bahwa proses pergantian antarwaktu ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan fungsi lembaga dan kelancaran pelayanan publik. Paripurna ditutup secara resmi dengan ketukan palu tiga kali, menandai babak baru bagi wakil rakyat yang baru dilantik.
Belum ada komentar